JAKARTA, HAWA.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Menara Bappenas, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi awal Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Januari 2026, sekaligus membahas percepatan dukungan pembiayaan sejumlah proyek strategis daerah di Sulawesi Tengah.
Adapun proyek yang dibahas meliputi hilirisasi kelapa dalam, pengembangan sektor perikanan tuna-cakalang-tongkol (TCT), wisata bahari, hingga pengembangan rumput laut.
Turut hadir dalam pertemuan itu Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Sukmo Harsono, Tenaga Ahli Menteri Frans B.M. Dabukke, dan Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho. Hadir pula sejumlah kepala daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, dan Donggala, serta OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur menegaskan proyek-proyek strategis tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
“Pelaksanaan proyek-proyek strategis ini tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah,” ujar Reny Lamadjido.
Menurutnya, audiensi dengan Bappenas menjadi langkah strategis untuk memperoleh penjelasan lebih komprehensif terkait mekanisme penganggaran, kebijakan fiskal, serta sinkronisasi usulan proyek daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
“Audiensi ini kami lakukan untuk menindaklanjuti arahan, masukan, dan klarifikasi teknis terkait mekanisme penganggaran dan kesesuaian usulan proyek dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Reny juga menyampaikan seluruh usulan proyek strategis yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Selain itu, program tersebut telah disinergikan dengan RPJMD Sulawesi Tengah 2025–2029 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025.
“Usulan kami telah memenuhi persyaratan perencanaan pembangunan, sehingga kami berharap dapat diikuti dengan langkah dukungan pembiayaan atau alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memaparkan potensi dan kesiapan sejumlah proyek strategis daerah. Salah satunya hilirisasi kelapa di Kabupaten Parigi Moutong yang diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga 3,3 kali lipat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempresentasikan pengembangan kawasan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol di wilayah Donggala, Parigi Moutong, dan Banggai Laut sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dukungan penuh Pemerintah Pusat agar proyek-proyek strategis daerah dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kontribusi Sulawesi Tengah terhadap pembangunan nasional.LIA
