JAKARTA, HAWA – Lima orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia dalam insiden Tragedi Latsarmil SPPI 2026 yang berlangsung pada 17/06 hingga 26/06. Para korban merupakan calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Mereka mengembuskan napas terakhir saat mengikuti latihan dasar kemiliteran yang diwajibkan sebagai syarat pembentukan karakter manajerial.

Para korban yang teridentifikasi adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari. Peristiwa memilukan ini terjadi di beberapa lokasi berbeda, termasuk Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja dan Satdik Bela Negara Kalimantan. Meski seluruh 674 peserta dinyatakan lolos tes medis sebelum kegiatan, kondisi fisik mereka menurun drastis selama menjalani pelatihan fisik intensif.

“Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya lima peserta program SPPI,” kata Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, Kepala BPSDM Kemhan.

Penyebab kematian dilaporkan beragam mulai dari henti jantung, serangan panas, hingga sesak napas akibat beban latihan yang berat. Tragedi Latsarmil SPPI 2026 ini memicu polemik mengenai relevansi metode militeristik bagi warga sipil yang akan bertugas di sektor ekonomi desa. Pihak Kementerian Pertahanan sendiri telah menyalurkan santunan senilai Rp 50 juta kepada setiap keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab.

“Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest atau henti jantung,” kata Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan.

Komisi I DPR RI merespons keras kejadian ini dan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum Bela Negara bagi calon manajer koperasi. Legislator menilai bahwa intensitas fisik dalam Tragedi Latsarmil SPPI 2026 tidak sebanding dengan latar belakang peserta yang berasal dari kalangan sarjana sipil. Desakan untuk melakukan moratorium pelatihan militer bagi profesi non-tempur kini terus menguat di parlemen.

“Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal,” kata Oleh Soleh, Anggota Komisi I DPR.

TB Hasanuddin dari Fraksi PDIP juga menegaskan bahwa metode pembinaan harus diganti dengan pendekatan yang lebih relevan dengan tugas manajerial koperasi. Menurutnya, tujuan pembangunan integritas dan disiplin tetap penting, namun tidak boleh sampai merenggut nyawa peserta. Pemerintah diminta segera merombak struktur pelatihan agar aspek keamanan dan kesehatan peserta menjadi prioritas utama di masa depan.