PALU, HAWA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri acara Rembuk Tani di Palu guna memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani lokal pada 04/07. Menko Zulhas menegaskan bahwa distribusi pupuk kini lebih lancar dan harga eceran tertinggi telah dipangkas sebesar 20 persen agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan petani benar-benar terpenuhi. Setiap ke daerah saya selalu bertemu dengan para petani untuk memastikan kebijakan Pemerintah berjalan dengan baik,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia.

Kegiatan Rembuk Tani ini menjadi wadah pemerintah untuk mendengar langsung keluhan petani sekaligus menyosialisasikan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penyederhanaan regulasi dilakukan agar petani bisa menebus pupuk dengan lebih cepat dan mudah sebelum memasuki musim tanam serentak.

Reformasi tersebut terbukti efektif karena ketersediaan pupuk di lapangan kini melimpah meski kondisi geopolitik global sedang tidak menentu dan membayangi pasokan. Melalui forum Rembuk Tani ini, pemerintah ingin menjamin produktivitas pertanian nasional tetap terjaga dengan pasokan nutrisi tanaman yang stabil dan mencukupi.

“Alhamdulillah tadi sudah kita pastikan, pupuk tersedia sebelum tanam, jumlahnya cukup, dan harganya mendapat diskon. Itu bisa ditanyakan langsung kepada para petani,” kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat realisasi penyerapan pupuk bersubsidi di Sulawesi Tengah sudah mencapai 42 persen hingga akhir Juni. Perusahaan pelat merah ini juga telah menyiagakan stok tambahan belasan ribu ton untuk mendukung optimalisasi masa tanam di wilayah tersebut.

“Kalau pupuk lancar dan sudah tersedia sebelum musim tanam, produksi pertanian bisa naik. Kalau pupuk telat, pasti produksinya turun. Jadi pupuk sangat penting bagi petani agar produktivitasnya meningkat,” kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia.*/LIA