MAMUJU, HAWA.ID – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan efektivitas program sosial menjadi fokus dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan komunikasi antar daerah ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., dan diterima langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Sekretaris DPRD Sulbar serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan yang berlangsung di Mamuju ini turut dihadiri jajaran dinas teknis Sulbar, di antaranya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, PPPA dan PMD, serta Dinas Penanggulangan Bencana.
Dalam pemaparannya, Gubernur Sulbar menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui penyederhanaan struktur birokrasi. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulbar telah merampingkan jumlah OPD dari 35 menjadi 29 instansi guna meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.
Ia juga menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah yang tidak bertumpu pada sektor pertambangan. Menurutnya, Sulbar lebih memilih fokus pada sektor pertanian dan perkebunan yang dinilai lebih berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.
Selain itu, Pemprov Sulbar memaparkan program unggulan “Panca Daya” dan “PASTI PADU” (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu). Dalam konteks penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemerintah setempat mulai menggeser pendekatan dari bantuan tunai menuju pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan program Kementerian Sosial RI.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng menyampaikan bahwa pemerintah daerah di Sulawesi Tengah juga tengah menjalankan program “9 Berani” sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain isu sosial dan ekonomi, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya pengembangan kebudayaan daerah. Diharapkan adanya kolaborasi antarprovinsi dalam memperkuat kesenian lokal agar tetap relevan dan diminati generasi muda.
Kunjungan ini diikuti oleh sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sulteng, antara lain Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, Mariam Tamoreka, Dr. I Nyoman Slamet, Aristan, Sri Atun, Rahmawati M. Nur, Awaluddin, dan Baharuddin Sapi’i.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antarprovinsi di Pulau Sulawesi semakin kuat, khususnya dalam menyinkronkan program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat adat.LIA
