PARMOUT, HAWA.ID- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan monitoring terkait implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN Pariwisata Parigata Parigi dan SMA Negeri 1 Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan monitoring tersebut dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., CN, Maryam Tamoreka, S.Kom, Rahmawati M. Nur, S.Ag, Aristan, S.Pt, Awaluddin, S.Sos., M.PA, Baharuddin Sapi’i, SP, dan Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si, serta didampingi oleh Anggota DPRD Parigi Moutong, Faisan. Rombongan diterima langsung oleh kepala sekolah di masing-masing lokasi monitoring.
Pada kunjungan di SMKN Pariwisata Parigata Parigi, kepala sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekolah, salah satunya kebutuhan pembangunan asrama bagi siswa mengingat lokasi sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, S.Pt, menjelaskan bahwa monitoring tersebut bertujuan menggali strategi pengembangan sekolah agar semakin diminati masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.
Dalam diskusi tersebut, Awaluddin, S.Sos., M.PA menyampaikan tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu peningkatan infrastruktur jalan menuju sekolah, penguatan sosialisasi sekolah kepada masyarakat, serta promosi sekolah yang lebih optimal.
Maryam Tamoreka, S.Kom memberikan saran agar sekolah memasang spanduk atau media promosi ketika alumninya berhasil memperoleh pekerjaan sebagai bentuk promosi keberhasilan sekolah. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang menjangkau masyarakat secara luas.
Sementara itu, Baharuddin Sapi’i, SP merekomendasikan agar sekitar 50 siswa memperoleh kesempatan bersekolah gratis melalui program Berani Cerdas.
Menutup pembahasan, Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., CN menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan pihak sekolah menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurutnya, pengembangan sekolah harus terus dilakukan agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Terkait akses jalan masuk yang merupakan aset provinsi, hal tersebut akan menjadi perhatian Komisi IV untuk ditindaklanjuti. Sedangkan mengenai pembangunan asrama, pihak sekolah diminta menyiapkan proposal dan perencanaan yang jelas, termasuk desain dan kebutuhan lahannya.
Ia juga menekankan pentingnya promosi sekolah secara profesional melalui dukungan tenaga IT dan media digital agar seluruh keunggulan sekolah dapat diketahui masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana peningkatan kualitas alumni SMK Pariwisata,” ujarnya.
Usai diskusi, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diajak oleh kepala sekolah untuk meninjau langsung sarana dan prasarana yang ada di lingkungan SMKN Pariwisata Parigata.
Selanjutnya, rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melanjutkan monitoring ke SMA Negeri 1 Balinggi dan diterima langsung oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Balinggi.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah persoalan terkait penyelenggaraan pendidikan dan implementasi PPDB, di antaranya pelaksanaan pendidikan, peran komite sekolah, bantuan beasiswa, serta berbagai kebutuhan sekolah.
Pihak sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler terus dihidupkan sebagai bagian dari pembinaan siswa dan penguatan lingkungan sekolah. Selain itu, turut dibahas kondisi komite sekolah, penerbitan SK OSIS dan komite, serta transparansi pengelolaan sumbangan yang dikelola oleh komite sekolah.
Dalam monitoring tersebut juga mengemuka persoalan mengenai pungutan dan sumbangan sekolah. Berdasarkan hasil pembahasan, sumbangan bersifat tidak wajib dan pengelolaannya harus dilakukan secara transparan oleh komite sekolah, bukan pihak sekolah.
Selain itu, terdapat aspirasi mengenai keterlibatan komite baru dalam rapat sekolah, kebutuhan perlengkapan penunjang pendidikan, serta beberapa fasilitas sekolah yang masih perlu mendapat perhatian.
Melalui monitoring ini, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berharap pelaksanaan PPDB dan penyelenggaraan pendidikan di kedua sekolah dapat berjalan lebih baik, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Parigi Moutong.LIA
