PALU, HAWA.ID – Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2026).
Ronald hadir mewakili Ketua DPRD Sulawesi Tengah dalam kegiatan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas melalui pendidikan antikorupsi sejak dini.
Dalam kesempatan itu, Ronald Gulla menilai peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah agar para siswa memahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.
“Pendidikan antikorupsi penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjauhi segala bentuk tindakan korupsi,” ujarnya.
Selain membahas pendidikan antikorupsi, Ronald juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi.
“Upaya pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya di Sulawesi Tengah.***
