PALU, HAWA.ID – Masalah kemiskinan masih terus menyertai perjalanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bahkan di usianya yang kini 60 tahun pada 2024 ini. Masalah kemiskinan ini masih menjadi sesuatu yang butuh penanganan dan perhatian semua pihak, terutama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S Ag MH dalam siaran persnya mengatakan, masih banyak agenda yang menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur Sulteng saat ini. Salah satu yang paling urgen adalah, dibutuhkan inovasi yang lebih agresif lagi dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan.
“Sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, serta Dirgahayu Sulteng yang tahun ini sudah memasuki usia 60 tahun. Momen HUT ini, hendaknya menjadi momen bagi kita semua, untuk mengevaluasi kinerja dan pengabdian kita untuk provinsi yang kita cintai ini,”katanya, Kamis 18 April 2024.
Sebagaimana data rilis BPN menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Sulteng sejak 2021-2022 dan 2023 mengalami pasang surut. Pada 2021, tercatat 404,44, lalu kemudian 2022 turun menjadi 388,36 dan pada 2023, kembali naik menjadi 395,66.
“Kita bicara data yang tentu saja berdasarkan fakta. Kondisi ini, sebenarnya agak miris ya, jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan Sulteng yang sudah dua digit, tetapi ternyata tidak memberikan dampak signifikan dalam menekan jumlah penduduk miskinnya,”kata Bunda Wiwik, sapaan akrabnya.
Yang juga menjadi sorotan Bunda Wiwik adalah, masih angka kemiskinan ekstrim di Sulteng, yang masih diangka rata-rata nasional, atau masih di atas angka 3 persen.
Apa itu penduduk miskin ekstrim? Menurut Bunda Wiwik, mengutip definisi dari Bank Dunia, disebutkan bahwa yang dimaksud penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739 perorang perhari atau Rp322.170 perorang perbulan.
Wiwik menambahkan, Pemprov Sulteng perlu berupaya lebih baik lagi dalam melaksanakan program perbaikan mutu pendidikan dan peningkatan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan serta program kesejahteraan masyarakat yang berkepanjangan.
“Tapi bukan dalam bentuk yang pragmatis namun tidak mendidik, misalnya bagi-bagi sembako, apalagi mendekati momen Pemilu atau Pilkada,”tandasnya.*/LIA
