Komisi C DPRD Palu Pertanyakan Surat Hibah 25 Hektar TPA Kawatuna

featured
Komisi C DPRD Kota Palu saat hearing terkait pembebasan lahan TPA Kawatuna, Jumat (7/7/2023) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu. FOTO : Humas DPRD Kota Palu
service
Bagikan

Share This Post

or copy the link

PALU, .ID – DPRD Kota Palu, dalam hal ini mempertanyakan keberadaan surat hibah lahan seluas 25 hektar di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kawatuna Palu yang tercacat sebagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Hal itu dipertanyakan sejumlah anggota Komisi C saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembebasan lahan warga TPA Kawatuna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Jumat (7/7/2023). 

Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, menjelaskan, pada hearing kedua tersebut sengaja mengundang langsung mantap Wali Kota Palu, Hidayat, yang pada tahun 2005 menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Palu. 

Menurut keterangan Hidayat, saat dirinya menjabat, lahan sebesar 25 hektar di TPA Kawatuna sudah menjadi hak milik Pemkot Palu. Bahkan, saat itu dirinya melihat langsung surat hibah tersebut.

“Setelah kita cari tahu, ternyata 25 hektar lahan di TPA Kawatuna itu tercatat sebagai aset daerah. Itu berdasarkan keterangan pak Hidayat,” jelasnya.

Mayer, sapaan akrab politisi Partai Gerindra ini mengkhawatirkan, jangan sampai Pemkot Palu membayar ganti rugi lahab diatas lahan yabg ternyata sudah dihibahkan dan menjadi aset Pemkot Palu.

Anggota DPRD Komisi C, Muslimun juga menjelaskan, berdasarkan hasil hearing tersebut, selain 25 hektar yang sudah menjadi hibah, ada 5 hektar dan 2,5 hektar lainnya juga yang telah menjadi aset Pemkot Palu dan sudah memiliki sertifikat.

“Jadi ada sekitar 29 hektar lahan di TPA Kawatuna itu menjadi lahan Pemkot Palu dan itu tercatat di registrasi aset atau aset KIP Kuliah,” jelasnya.

Namun, walaupun tercatat sebagai aset daerah, keberadaaan surat hibah lahan 25 hektar tersebut masih dipertanyakan. Untuk itu, komisi C mendorong melakukan hearing lanjutan untuk memperjelas dan mencari keberadaan surat hibah lahan 25 hektar di TPA Kawatuna tersebut.

Ketua Nasdem ini menjelaskan, pada hearing ke tiga mendatang, pihaknya akan mengundang langsung Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu maupun BNI Provinsi Sulteng, Dinas Tata Ruang Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Camat dan Lurah Kawatuna untuk memperjelas keberadaan surat hibah tersebut.

“Kalau misalnya surat hibah tersebut tidak juga ditemukan, kalau memang sudah terdaftar sebagai hibah pasti BPN, Kelurahan maupun Kecamatan memiliki salinannya,” jelasnya.

Kimun, sapaan akrabnya juga mempertanyakan kebijakan Wali Kota Palu yang memasang harga ganti rugi kepada warga TPA Kawatuna. Padahal berdasarkan aturan, harga lahan ditetapkan oleh tim appraisal.

“Pemkot sudah anggarkan Rp10 miliar untuk ganti rugi, tapi itu kan ada prosedurnya. Mulai dari perencanaan, aksi, penentuan penlok oleh BPN dan harga ganti ruginya ditentukan oleh tim appraisal. Ini kan belum melewati prosedur tapi pak Wali sudah berani memasang harga, ini kan bisa jadi temuan,” jelasnya. 

Lanjut Kimun, jangan sampai keputusan Wali Kota Palu yang memasang harga ganti rugi tanpa prosedur yang ditetapkan merupakan cara untuk menenangkan warga TPA Kawatuna yang beberapa waktu lalu menurup akses pembuangan karena persoalan pembayaran ganti rugi lahan.

“Mungkin itu cara wali kota untuk menenangkan warga karena saat itu kita juga sudah mengunung karena akses TPA yang tutup. Tapi cara itu kan salah karena melanggar prosedur yang ada,” jelasnya.*/LIA

0
happy
Happy
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
wow
Wow
0
peduli
Peduli
Komisi C DPRD Palu Pertanyakan Surat Hibah 25 Hektar TPA Kawatuna

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Subscribe
Notify of
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Login

Masuk atau Buat akun untuk bergabung bersama HAWA!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Join Us