PALU, HAWA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah mendesak pemerintah provinsi memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 senilai Rp4,95 triliun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi belanja birokrasi, penguatan layanan dasar, serta peningkatan pendapatan tanpa membebani warga menjadi sorotan utama dalam pembahasan RAPBD 2027 Sulawesi Tengah ini.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, dalam rapat paripurna DPRD Sulteng pada Selasa, 6 Oktober 2026. Fraksi PKS menekankan bahwa keberhasilan RAPBD 2027 Sulawesi Tengah harus diukur dari dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Wiwik Jumatul Rofi’ah, legislator yang akrab disapa Bunda Wiwik.
Dalam rancangan RAPBD 2027 Sulawesi Tengah itu, belanja operasi dialokasikan sekitar Rp3,823 triliun, sementara belanja modal sekitar Rp486,845 miliar. Fraksi PKS meminta penjelasan rinci mengenai proporsi anggaran yang langsung menyentuh masyarakat dibandingkan dengan belanja birokrasi, serta indikator keberhasilan setiap program.
Fraksi PKS juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, kegiatan seremonial, serta program berulang yang dampaknya belum terukur. Mereka berpendapat bahwa efisiensi anggaran adalah kunci utama untuk optimalisasi RAPBD 2027 Sulawesi Tengah.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat,” ujar Bunda Wiwik.
Pada sisi pendapatan, Fraksi PKS mempertanyakan strategi pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,656 triliun. Fraksi mendorong digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset, dan pencegahan kebocoran pendapatan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha. Pendapatan daerah yang kuat akan mendukung keberlanjutan program dalam RAPBD 2027 Sulawesi Tengah.
Bunda Wiwik, yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng dan Kepala Bidang Pembinaan Ideologi, Politik, dan Kaderisasi (Bipeka) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulteng, menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, penanganan anak putus sekolah, serta akses kesehatan di wilayah terpencil. Hal ini menjadi prioritas dalam penyusunan RAPBD 2027 Sulawesi Tengah.
Selain itu, Fraksi PKS turut mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta tenaga kerja lokal, dan perlindungan perempuan dan anak. Program penanggulangan kemiskinan diminta menggunakan data penerima manfaat yang terintegrasi agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKS menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
