JAKARTA, HAWA.ID – Pengadilan di Indonesia semakin melonggarkan aturan pernikahan beda agama. Setelah sebelumnya di Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, dan Jakarta Selatan, kini giliran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengizinkan pernikahan beda agama.
Keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan pertimbangan sosiologis mengenai keragaman masyarakat.
Dalam putusan yang dikutip oleh detikcom pada Jumat (23/6/2023), diketahui bahwa calon mempelai pria, JEA, adalah seorang penganut Kristen, sementara calon mempelai wanita, SW, adalah seorang muslimah.
Mereka telah menjalin hubungan selama 10 tahun dan memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.
Upacara pernikahan dilangsungkan di sebuah gereja di Pamulang dengan kehadiran orang tua kedua mempelai. Namun, saat mereka hendak mendaftarkan pernikahan ke Dinas Catatan Sipil Jakarta Pusat, permohonan mereka ditolak karena perbedaan agama.
Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan kepada PN Jakpus untuk mendapatkan izin, dan permohonan tersebut dikabulkan.
“Hakim tunggal Bintang AL memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakpus,” demikian tertulis dalam putusan tersebut.
Hakim Bintang AL menjelaskan bahwa putusan tersebut sesuai dengan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Selain itu, putusan tersebut juga didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait izin pernikahan beda agama.
Hakim Bintang AL berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia, dan keberadaan berbagai agama yang diakui secara sah di Indonesia.
