PALU, HAWA.ID – Krisis iklim diperkirakan akan semakin memperbesar risiko bencana di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan gempa akibat keberadaan Sesar Palu-Koro. Kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan dalam upaya mitigasi bencana, dari yang bertumpu pada infrastruktur fisik semata menuju solusi berbasis ekosistem dan peningkatan literasi masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi, dalam pemaparan bertajuk “Membaca Lanskap, Mengantisipasi Masa Depan” saat dialog Jurnalis dengan tema “Menguatkan Narasi Media tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan
Iklim di Lanskap Palu–Sigi–Donggala” yang digelar oleh kelompok kerja (Pokja) advokasi dan kampanye pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim berbasis lanskap, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Asep, krisis iklim saat ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan. Ia menyebut perubahan iklim telah menjadi faktor pengganda risiko yang memperburuk kerentanan geologis yang telah lama dimiliki wilayah Pasigala.
“Wilayah ini berada di atas jalur patahan aktif Sesar Palu-Koro. Ketika ancaman geologi tersebut bertemu dengan perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem, maka tingkat risiko bencana menjadi jauh lebih besar,” ujarnya.
Asep menjelaskan, berdasarkan proyeksi iklim periode 2020–2049, suhu maksimum tahunan di wilayah Pasigala diperkirakan meningkat lebih dari tiga derajat Celsius. Di saat yang sama, intensitas hari hujan lebat diproyeksikan meningkat antara 5 hingga 25 persen.
Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana turunan. Hujan ekstrem yang terjadi pada kawasan dengan endapan aluvial jenuh air, misalnya, dapat meningkatkan risiko likuefaksi apabila terjadi gempa bumi. Selain itu, perubahan pola musim juga mengancam sektor pangan dan sumber daya air.
Pada musim kemarau, wilayah Pasigala berisiko menghadapi kekeringan, gagal panen, dan intrusi air laut. Sebaliknya, saat musim hujan, masyarakat harus menghadapi ancaman banjir bandang, longsor, serta limpasan lumpur yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian.
Selain ancaman hidrometeorologi, Asep juga menyoroti persoalan kualitas udara yang semakin mengkhawatirkan di Lembah Palu. Bentuk geografis wilayah yang dikelilingi pegunungan menyebabkan terjadinya fenomena inversi termal atau yang ia ibaratkan sebagai efek “tutup panci”.
Fenomena tersebut membuat polutan dari aktivitas pertambangan dan galian C terperangkap di dasar lembah sehingga menciptakan kondisi yang disebut sebagai “mangkuk debu”. Dampaknya, risiko gangguan kesehatan masyarakat meningkat, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma kronis, hingga ancaman heatstroke akibat berkurangnya ruang terbuka hijau yang mampu menurunkan suhu lingkungan.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, BMKG mendorong penerapan konsep Ecosystem-based Disaster Risk Reduction (Eco-DRR) atau pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks akibat kombinasi faktor geologi dan perubahan iklim.
Asep menjelaskan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan sabuk mangrove di kawasan pesisir untuk meredam energi gelombang tsunami sekaligus membantu mengurangi dampak penurunan muka tanah. Di wilayah perbukitan, penanaman rumput vetiver dan bambu dapat dimanfaatkan sebagai solusi bio-engineering untuk memperkuat lereng dan meningkatkan kemampuan tanah menyerap air.
Sementara di kawasan perkotaan, konsep sponge city atau kota spons perlu diterapkan melalui pembangunan ruang resapan air seperti bioswale, rain garden, serta penggunaan material berpori pada infrastruktur jalan guna mengurangi risiko genangan dan banjir.
Ia juga menyoroti pentingnya restorasi lahan kritis di kawasan Tondo melalui penghijauan berkelanjutan dengan dukungan teknologi konservasi air untuk memperbaiki iklim mikro dan mengurangi suhu permukaan.
Meski demikian, Asep menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur. Menurutnya, faktor terpenting adalah peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat dalam memahami risiko bencana di sekitarnya.
“Semua perangkat keras yang kita bangun tidak akan efektif tanpa perangkat lunak berupa literasi masyarakat. Warga harus menjadi bagian dari solusi dan mampu bertindak sebagai responden pertama ketika bencana terjadi,” katanya.
Asep menambahkan, masa depan Pasigala sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan mitigasi geologi, adaptasi perubahan iklim, penegakan tata ruang, serta penguatan kapasitas masyarakat.
“Alam adalah benteng pertama, tetapi kesadaran kita adalah pertahanan terakhir,” pungkasnya.LIA
