Indeks Kerawanan Pemilu di Sulteng Posisi Keempat

featured
Bawaslu Sulteng melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Potensi Kerawanan Netralitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2024, Rabu (25/1/2023). FOTO : KARTINI NAINGGOLAN
service
Bagikan

Share This Post

or copy the link

PALU, HAWA.IDBawaslu Sulteng melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Potensi Kerawanan Netralitas Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

Sosialisasi itu berlokasi di Hotel Santika Jl Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (25/1/2023).

Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin mengatakan, pihaknya sosialisasi kali ini bertujuan memetakan potensi Kerawanan di Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 Kabupaten/Kota.

“Jadi kami melakukan proyeksi dan deteksi terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan,” ujar Jamrin, Rabu (25/1/2023).

Pria kelahiran 27 Oktober 1968 itu menyebutkan, Indeks Kerawanan Pemilu alias IKP di Provinsi Sulawesi Tengah tertinggi berada di posisi ke empat untuk dimensi penyelenggaraan pemilu.

Kata Jamrin, Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil secara profesional ditujukan untuk mengukur seperti Hak Pilih, Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi Keberatan Pemilu dan Pengawasan Pemilu.

“Jadi Subsubdimensi Penyelenggara Pemilu itu antara di hak pilih seperti Akurasi data pemilih. Untuk pelaksanaan Pemungutan suara ada ketersediaan logistik, akses, proses Pemungutan suara, penghitungan suara, Rekapitulasi suara dan penetapan hasil,” kata Jamrin.

Menurut Ketua Bawaslu Sulteng itu, adanya Ajudikasi Keberatan Pemilu seperti Pemilu tanpa ajudikasi keberatan dan relevansi putusan MK.

“Untuk Ajudikasi Keberatan Pemilu di adanya gugatan terhadap hasil pemili oleh caleg di Internal Partai, gugatan hasil pemilu di MK, dan peran lembaga ajukasi tidak efektif dan tidak efesien,” tuturnya.

Sementara Pengawasan pemilu seperti tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta pemilu, tidak adanya pemantau pemilu, temuan pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh dan penerusan laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti.

Hadir dalam Sosialisasi antara lain KPU dan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Pihak Kepolisian dan Badan Intelijen Negara Sulawesi Tengah.TBN/*LIA

0
happy
Happy
0
sedih
Sedih
0
marah
Marah
0
wow
Wow
0
peduli
Peduli
Indeks Kerawanan Pemilu di Sulteng Posisi Keempat

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.
Subscribe
Notify of
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Login

Masuk atau Buat akun untuk bergabung bersama HAWA!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Join Us