PALU , HAWA.ID– Perekonomian Sulawesi Tengah kembali menunjukkan kinerja positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tercatat mencapai 8,32 persen (year-on-year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.

Capaian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat membacakan sambutan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tengah yang membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Selasa (4/8/2026).

Menurut Reny, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan, khususnya melalui program hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Hilirisasi dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor konstruksi, perdagangan, dan berbagai sektor pendukung lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi yang impresif ini menjadi modal penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2026 yang diproyeksikan berada pada kisaran 8,3 hingga 11 persen,” ujar Reny.

Selain mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga melaporkan adanya penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa. Jumlah tersebut berkurang sekitar 12,95 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, Reny mengatakan pemerintah tetap mewaspadai sejumlah indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi dan tingkat pengangguran terbuka, sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,886 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,909 triliun.

Dengan demikian, APBD Perubahan 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp22,61 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Reny menjelaskan, perubahan APBD tersebut juga diarahkan untuk memperkuat implementasi Program 9 Berani, terutama pada sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat, agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan itu, Reny berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat agar pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di Sulawesi Tengah.LIA