PALU, HAWA – Anggota DPRD Kota Palu H. Nanang menyoroti kondisi pekerja padat karya yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Dalam reses Caturwulan (Cawu) III, Kamis (5/11), para pekerja menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari keterlambatan gaji, peralatan kerja yang rusak, hingga seragam yang sudah lusuh.
Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Nanang dalam dialog bersama masyarakat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Tondo. Para pekerja juga mempertanyakan janji peningkatan gaji menjadi lebih dari Rp1 juta serta kebijakan terkait pekerja yang sudah memasuki usia lanjut.
Dalam kegiatan reses tersebut, bertindak sebagai koordinator adalah Agussalim dan Yulianti Pakiding, serta Moh. Ridwan dan Fikri Kurniawan sebagai pendamping.
Salah seorang warga mengeluhkan kondisi seragam kerja yang sudah tidak layak digunakan. Warga lainnya menyampaikan persoalan keterlambatan pembayaran gaji dan peralatan kerja yang membutuhkan penggantian.
Nanang mencatat sejumlah persoalan tersebut untuk disampaikan dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu. Ia mengatakan, persoalan gaji, seragam, dan peralatan kerja akan menjadi bahan pembahasan untuk alokasi APBD 2027.
“Masalah baju, gaji, alat kerja, Insya Allah akan dibahas di Banggar untuk alokasi APBD tahun 2027,” kata Nanang.
Dalam dialog tersebut, Nanang juga menjelaskan bahwa jumlah pekerja padat karya di Kelurahan Tondo saat ini sebanyak 74 orang. Jumlah tersebut berkurang dari sekitar 200 orang sebelumnya.
Menurut dia, pengurangan jumlah pekerja berkaitan dengan masa transisi kepemimpinan wali kota, ketika upah yang diterima pekerja saat itu sebesar Rp250 ribu. Banyak pekerja kemudian memilih keluar. Sementara mereka yang ingin kembali bekerja harus mengikuti prosedur yang berlaku.
Berkurangnya jumlah pekerja turut memengaruhi pembagian wilayah kerja. Nanang menyebut setiap pekerja memiliki tanggung jawab membersihkan area sepanjang sekitar 200 meter. Namun, beban kerja di kawasan perempatan dan lampu lalu lintas dapat meningkat karena kondisi wilayah yang lebih luas dan memiliki risiko lalu lintas.
“Jumlah padat karya ini harusnya Kelurahan Tondo kurang lebih 200, sekarang hanya 74. Ini berpengaruh terhadap wilayah kerja dan kualitas kerja,” ujarnya.
Selain jumlah pekerja, keterlambatan pembayaran gaji juga menjadi keluhan yang disampaikan warga. Nanang menjelaskan, pencairan anggaran padat karya dilakukan secara kolektif untuk 46 kelurahan di Kota Palu. Apabila ada kelurahan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), proses pencairan dapat ikut tertunda.
Ia menyebut anggaran padat karya di Kota Palu mencapai sekitar Rp6,6 miliar dalam setahun, dengan jumlah pekerja sekitar 553 orang. Menurut Nanang, penganggaran selama ini mencakup 10 bulan terlebih dahulu, sedangkan pembahasan untuk bulan berikutnya dilakukan melalui APBD Perubahan.
Dalam kesempatan itu, Nanang menyebut pekerja padat karya sebagai pihak yang berperan penting dalam menjaga kebersihan Kota Palu hingga memperoleh penghargaan Adipura.
“Kenapa Palu mendapat Adipura? Adalah padat karya. Pahlawan nomor satunya padat karya,” katanya.
Sebagai bentuk penghargaan, Nanang juga menyampaikan rencana memfasilitasi kegiatan rekreasi bagi 74 pekerja padat karya di Tondo. Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pribadi dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.
Nanang mengatakan seluruh keluhan yang disampaikan warga dalam reses akan menjadi bahan yang dibawa ke pembahasan DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Palu.LIA
