PALU, HAWA.ID – Berdasarkan data pemilih yang dilansir KPU Sulteng, bahwa di Voting Day (Pemilu) Februari 2024 mendatang, jumlah Pemilih di Sulteng lebih 2.022.191 orang. Olehnya, di 2024, akan ada penambahan kursi di DPRD Sulteng, menjadi 55 kursi dari 45 kursi saat ini.
“Adanya penambahan jumlah kursi ini, menjadi peluang bagi kita kaum perempuan untuk berkiprah di lembaga legislatif,”kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag, MH, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Agenda bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Women democracy Network (WHN), akhir pekan kemarin.
Sesuai Undang-undang, setiap Parpol diwajibkan untuk mengajukan minimal 30 persen Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari kalangan perempuan. Kewajiban tersebut kata Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, sudah dipenuhi oleh Parpol.
“Sekarang, tinggal bagaimana kaum perempuan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa meraup dukungan, sehingga bisa duduk sebagai Anggota Legislatif,”katanya.
Khusus Fraksi PKS kata Bunda Wiwik, jumlah Aleg perempuan malah lebih dari 50 persen. Saat ini, di DPRD Sulteng, tercatat 4 anggota legislatif di Fraksi PKS. Dari empat orang itu, tiga di antaranya adalah perempuan. “Jadi alokasinya 75 persen,”ungkapnya.
Menurut Bunda Wiwik, kehadiran perempuan di legislatif, mestinya hanya sekadar mengisi kekosongan dan demi mengejar status sosial. Perempuan kata Bunda Wiwik, hadir di parlemen, mestinya menjadi corong perjuangan kaum hawa, dalam memperjuangkan hak-haknya. Serta dalam rangka membela kepentingan masyarakat umum.
“Makanya itu, ketika ada perempuan yang berkomitmen untuk menjadi Caleg, yang bersangkutan harus berkomitmen pula untuk meningkatkan kualitas diri dan menyadari secara filosofi, untuk apa kami hadir di parlemen. Agar kehadiran kita, tidak hanya sekadar menjadi pelengkap penderita,”katanya.
Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan perempuan dari berbagai Partai Politik, dan wakil dari penyelenggara Pemilu serta kalangan organisasi non pemerintah, Bunda Wiwik, tidak lupa menyampaikan kemajuan-kemajuan keberpihakan kebijakan bagi kepentingan kaum hawa. Hal ini tidak lepas, dari keberadaan kaum perempuan di parlemen.
“Walaupun kebijakan tersebut masih ideal dalam tataran formalnya, tetapi paling tidak dengan adanya regulasi tersebut, ada alasan kita untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Salah satunya, yang getol kami perjuangkan, agar Perda Ketahanan Keluarga, benar-benar diefektifkan. Ini yang selalu menjadi titik tekan, seluruh anggota Fraksi PKS, ketika turun melakukan sosialisasi Perda Ketahananan Keluarga, di Dapilnya masing-masing,”tandasnya.
Dalam kegiatan yang mengusung tema, mendorong kepemimpinan politik perempuan untuk Sulawesi Tengah yang aman untuk perempuan dan anak, agendanya diawali dengan senam stop kekerasan perempuan dan anak serta deklarasi gerakan perempuan untuk pemilu jurdil dan tanpa politik uang.(**)
