PALU, HAWA – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menerima langsung ratusan PPPK Tenaga Kesehatan dari berbagai kabupaten dan kota di ruang kerjanya, Kamis (03/09). Pertemuan ini menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait kepastian status kepegawaian bagi PPPK Tenaga Kesehatan, PPPK paruh waktu, maupun tenaga honorer.
Para tenaga kesehatan mempertanyakan belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian status serupa dengan tenaga pendidik PPPK, khususnya mengenai peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Mereka berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat mengenai status PPPK Tenaga Kesehatan ini.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid segera menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, melalui sambungan telepon. Ia menyampaikan langsung keluhan para PPPK Tenaga Kesehatan di Sulawesi Tengah.
“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” kata Anwar Hafid.
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono kemudian meminta agar aspirasi PPPK Tenaga Kesehatan tersebut disampaikan secara tertulis. Aspirasi ini nantinya akan diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Anwar Hafid menegaskan dukungannya untuk perjuangan para tenaga kesehatan memperoleh kejelasan status kepegawaian. Menurutnya, guru berperan besar dalam membangun SDM melalui pendidikan, sementara tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
“Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Gubernur meminta para tenaga kesehatan segera menyiapkan surat resmi berisi aspirasi dan tuntutan mereka. Surat tersebut akan dibawanya langsung dalam agenda kunjungan ke Jakarta untuk memperjuangkan persoalan PPPK Tenaga Kesehatan kepada pemerintah pusat.
“Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” tambahnya.
Persoalan tenaga PPPK bukan hal baru bagi Anwar Hafid. Semasa bertugas sebagai anggota DPR RI, ia kerap menerima aspirasi dari tenaga PPPK di berbagai daerah. Ia menilai aspirasi ratusan PPPK Tenaga Kesehatan Sulawesi Tengah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurutnya, jangan sampai terjadi perbedaan perlakuan terhadap dua sektor yang sama-sama memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia. Kementerian Kesehatan perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.
“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.***