PALU, HAWA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menerima aspirasi penting dari Serikat Buruh Transportasi Container Sulawesi Tengah (SBTCST-FNPBI) pada Rabu, 9 September 2026. Aspirasi tersebut menyoroti masalah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi, khususnya terkait kendala QR Code Solar Subsidi di SPBU Mamboro, Kota Palu.
Para pengemudi kontainer, yang tergabung dalam SBTCST-FNPBI, menyampaikan keluhan ini saat aksi unjuk rasa damai. Mereka mengeluhkan masalah QR Code Solar Subsidi yang menyebabkan armada kontainer tidak dapat melakukan pengisian BBM secara normal, menghambat operasi transportasi.
Ketua SBTCST Medianto dan Koordinator Lapangan Abd. Wahyudin memimpin langsung aksi tersebut, bertemu dengan anggota Komisi III DPRD Sulteng seperti Ir. H. Musliman, M.M., Takwin, dan Sadat Anwar Bihalia. Kendala pada sistem QR Code Solar Subsidi ini menjadi fokus utama pembahasan mereka.
Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pengemudi kontainer, sebab dapat mengganggu mata pencarian mereka. Ketersediaan Solar Subsidi yang terhambat berpotensi menghambat distribusi barang dan kelancaran rantai pasok di Palu serta wilayah sekitarnya, dengan isu QR Code Solar Subsidi sebagai akar masalah.
Komisi III DPRD Sulteng menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti persoalan QR Code Solar Subsidi ini dengan pihak-pihak terkait. Mereka berharap dapat menemukan solusi agar pelayanan BBM Subsidi bagi para pengemudi yang terdampak dapat kembali berjalan normal dan efisien.
Komisi III menilai bahwa masalah ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas para pekerja transportasi. Kelancaran distribusi logistik, yang menopang perekonomian daerah, sangat bergantung pada penyelesaian masalah QR Code Solar Subsidi ini.
Penerimaan aspirasi berlangsung kondusif dan aman, dengan pengawalan ketat dari Kepolisian Resor Kota Palu. Diharapkan penyelesaian masalah QR Code Solar Subsidi ini dapat segera tercapai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan transportasi lokal.
