PALU, HAWA – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Anwar Hafid, M.Si, menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan pada Kamis (3/9/2026). Pertemuan ini membahas usulan percepatan pembentukan Geopark Danau Poso yang diharapkan mampu mendorong kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Rombongan yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Muhammad Nur Sangadji, DEA, memaparkan berbagai strategi yang perlu segera diimplementasikan agar Geopark Danau Poso bisa segera berstatus geopark nasional. Salah satu langkah krusial adalah pembentukan badan pengelola geopark di Kabupaten Poso.
Gubernur Anwar Hafid menyatakan dukungannya dan akan segera mendorong komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso. Pertemuan ini bertujuan mempertemukan berbagai pihak terkait untuk membahas percepatan pembentukan badan pengelola Geopark Danau Poso.
“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark,” kata Gubernur Anwar Hafid.
Pertemuan itu menjelaskan bahwa dasar pengembangan geopark sebenarnya sudah ada, dengan 24 situs yang telah memiliki Surat Keputusan (SK). Tahap selanjutnya adalah pembentukan badan pengelola, yang kemudian akan ditetapkan melalui SK Bupati Poso. Badan pengelola ini nantinya akan bertanggung jawab menghidupkan dan mengembangkan 24 situs Geopark Danau Poso secara terpadu. Proses ini diharapkan menjadi pijakan menuju Geopark Nasional dalam kurun waktu sekitar satu tahun.
Salah satu perhatian dalam pertemuan adalah kekhawatiran masyarakat bahwa geopark akan membatasi aktivitas mereka, mirip persepsi terhadap taman nasional. Kekhawatiran ini perlu diluruskan melalui dialog dan kajian bersama, sebab prinsip geopark tidak semata-mata membatasi, tetapi bagaimana menjaga kawasan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan dari Geopark Danau Poso.
“Kalau geopark dibuat masyarakat menjadi lebih baik, saya kira tidak ada yang bisa menolak untuk itu,” demikian salah satu pandangan yang disampaikan dalam pertemuan.
Aktivitas masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun tidak seharusnya langsung dilarang, melainkan pembatasan lebih diarahkan pada kegiatan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat sangat penting. Bahkan, ada gagasan untuk memperkuat nilai-nilai adat melalui musyawarah adat dan aturan adat sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan. Nilai-nilai kearifan lokal ini diharapkan sejalan dengan pengembangan Geopark Danau Poso, dengan prinsip bahwa masyarakat menjaga alam dan alam memberi manfaat bagi kehidupan.
Audiensi juga menjelaskan bahwa geopark tidak hanya tentang bentang alam atau geologi, melainkan melibatkan tiga unsur penting: geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Geodiversity berkaitan dengan menjaga keragaman geologi dan mengembangkannya menjadi potensi ekonomi berkelanjutan. Biodiversity berhubungan dengan keanekaragaman hayati yang tak lepas dari kondisi geologi kawasan. Keragaman geologi dan hayati ini kemudian membentuk keragaman budaya masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, Geopark Danau Poso dapat menjadi instrumen untuk menjaga hubungan antara alam, masyarakat, dan kebudayaan.
Beberapa contoh geopark di Indonesia, seperti Maros dan Geopark Matano, juga disebutkan sebagai perbandingan. Kawasan Maros dinilai berhasil menunjukkan bagaimana pengembangan ekonomi dapat tumbuh tanpa mengorbankan kelestarian alam, sementara Geopark Matano berhasil berkembang berkat dukungan dan kekompakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain aspek konservasi, Geopark Danau Poso juga memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang sangat besar. Danau ini bukan hanya indah, tetapi juga bagian penting dari kehidupan masyarakat Sulawesi, termasuk dalam sistem kelistrikan di sana. Oleh karena itu, kelestarian Danau Poso menjadi kepentingan tidak hanya Kabupaten Poso, tetapi juga Sulawesi Tengah dan seluruh Sulawesi.
“Danau Poso ini semuanya adalah kehidupan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi,” ungkap salah satu peserta audiensi.
Potensi lain adalah sidat Danau Poso, yang memiliki siklus hidup unik dan menghubungkan laut, muara, sungai, serta danau. Sidat tumbuh di perairan darat sebelum kembali ke laut untuk berkembang biak. Potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Poso, bahkan muncul gagasan agar budidaya sidat dilakukan di daerah asalnya agar nilai ekonomi komoditas ini tidak seluruhnya mengalir keluar daerah.
Peserta audiensi juga menyampaikan bahwa upaya pengembangan geopark telah melalui proses panjang, dengan tim ahli terlibat sejak 26 Maret 2021. Momentum pertemuan dengan UNESCO di Jakarta dinilai sebagai kesempatan baik untuk menghidupkan kembali proses yang telah berjalan. Informasi dan pengalaman dari UNESCO mengenai geopark yang berhasil di berbagai daerah dan negara diharapkan menjadi referensi untuk memberikan pemahaman utuh kepada Pemerintah Kabupaten Poso. Gubernur Anwar Hafid menilai pertemuan lanjutan perlu segera dilakukan agar semua kekhawatiran dapat dibahas secara terbuka. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap upaya menjadikan Danau Poso sebagai geopark.
Menurutnya, pelestarian Geopark Danau Poso sangat penting karena ekosistem danau di berbagai belahan dunia terus menghadapi tekanan. Jika ekosistem danau rusak, maka akan berdampak pada kehidupan yang bergantung padanya.
“Ini perlu kita lestarikan bersama,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan geopark, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menempatkan Danau Poso sebagai bagian dari kepentingan strategis daerah, dengan penetapan sebagai kawasan strategis provinsi melalui peraturan daerah. Selanjutnya, telah diusulkan kepada pemerintah pusat agar Danau Poso juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, sehingga diharapkan pemerintah pusat dapat turut memberikan dukungan, termasuk melalui pembiayaan APBN.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa dirinya akan memberikan perhatian terhadap percepatan realisasi Geopark Danau Poso dan upaya perlindungan Danau Poso.
“Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum baru untuk menyatukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Poso, masyarakat, tokoh adat, akademisi, aktivis lingkungan, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam satu langkah bersama, menjadikan Danau Poso sebagai kawasan yang lestari, produktif, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.***
