PALU, HAWA.ID – Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat gabungan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Gedung B Lantai III, Rabu (5/8/2026).
Rapat tersebut membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pembahasan juga menyoroti upaya mendorong Sulawesi Tengah tidak hanya sebagai daerah penghasil bahan baku, tetapi juga sebagai daerah pengelola dan penghasil produk bernilai tambah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Nomor 157 Tahun 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila Hi. Moh. Ali, dan dihadiri Ketua Komisi II Yus Mangun, Ketua Komisi III Dandy Adhi Prabowo, anggota kedua komisi, serta perwakilan sejumlah OPD, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam rapat tersebut, Arnila menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tengah harus mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah melalui pengembangan industri hilir.
“Melalui rapat gabungan ini, kita ingin menyatukan persepsi dan langkah seluruh pihak agar potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menambahkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dari terciptanya iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan OPD teknis menjadi kunci dalam mendorong masuknya investasi yang berkualitas.
“Komisi II akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi, pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian, serta optimalisasi penerimaan daerah agar potensi ekonomi Sulawesi Tengah dapat dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo, menekankan pentingnya tata kelola sektor pertambangan dan sumber daya mineral yang transparan, terencana, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat pembangunan daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Provinsi berkomitmen menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, mendorong investasi, serta mengoptimalkan PAD sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.LIA
