PALU, HAWA.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta di Kantor Fraksi PKS DPRD Sulteng, Kamis (21/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antarlembaga legislatif sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait pelayanan publik, pengawasan, dan penganggaran daerah.
Rombongan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta diterima langsung Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah atau yang akrab disapa Bunda Wiwik, bersama jajaran anggota fraksi lainnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu, kedua belah pihak berdiskusi mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, hingga strategi penyusunan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Alhamdulillah kami menyambut baik kunjungan ini. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan berdiskusi terkait penganggaran, pengawasan, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Bunda Wiwik.
Menurutnya, komunikasi antarlembaga legislatif penting dilakukan karena setiap daerah memiliki tantangan pembangunan yang berbeda-beda. Ia menilai DKI Jakarta memiliki pengalaman dalam pengelolaan wilayah perkotaan, sementara Sulawesi Tengah menghadapi tantangan pembangunan daerah yang luas dan beragam.
Karena itu, forum silaturahmi seperti tersebut dinilai menjadi ruang strategis untuk saling bertukar gagasan dan pengalaman guna menghadirkan kebijakan yang lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik masing-masing. Karena itu komunikasi seperti ini penting agar kita bisa saling belajar, bertukar gagasan, dan melihat hal-hal positif yang bisa diterapkan di daerah masing-masing,” katanya.
Selain membahas fungsi pengawasan legislatif, diskusi juga menyinggung pelaksanaan program daerah serta strategi menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal.
Bunda Wiwik menambahkan, kunjungan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
“Pertemuan ini menunjukkan bahwa politik bukan hanya soal dinamika kepentingan, tetapi juga bagaimana menghadirkan kolaborasi untuk mencari solusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.***
