MOROWALI, HAWA – Eskalasi Aksi Petani Morowali yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Petani Bersatu dari Desa Le-le dan Dampala telah merangsek masuk area Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Vale Morowali di Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, sejak Senin, 26/10. Aksi ini, yang merupakan kelanjutan dari klaim lahan pertanian, kini mengganggu aktivitas operasional dan keselamatan ribuan pekerja.
Sebelumnya, dalam Aksi Petani Morowali ini, massa dilaporkan telah menerobos kawasan perkantoran dan memblokade jalan angkut pertambangan. Situasi ini menyebabkan aktivitas operasional PT Vale Morowali terhenti total. Kini, aksi demonstrasi semakin meluas dengan massa memasuki area terbatas dan privat seperti asrama karyawan.
Penghentian total operasional akibat Aksi Petani Morowali ini memicu kekhawatiran serius dari 4.000 pekerja perusahaan. Keberlangsungan mata pencarian mereka menjadi terhambat, menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi ribuan keluarga yang bergantung pada proyek tersebut.
Aksi unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi pertama pada 5/9, terkait klaim lahan pertanian warga di dalam kawasan PPKH perusahaan. Meskipun sempat mencapai kesepakatan tertulis dalam mediasi pada 7/9, massa kembali turun ke jalan. Mereka mengabaikan komitmen dialog yang telah disepakati, bahkan menolak ruang komunikasi dengan manajemen akibat adanya provokasi dari koordinator lapangan berinisial BR alias Borong.
Di tempat lain dalam waktu bersamaan, kondisi lapangan kian rumit karena aktivitas pembukaan lahan di area PPKH tersebut dilaporkan menggunakan metode pembakaran. Tindakan tersebut dinilai melanggar aturan kehutanan serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi.
Menanggapi situasi ini, Ekonom Universitas Tadulako (Untad), Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, menilai bahwa penyelesaian konflik seharusnya membutuhkan komitmen bersama. Menurutnya, pendekatan yang hanya mengandalkan tekanan yang berujung pada terhentinya aktivitas operasional bukanlah solusi yang berkelanjutan.
Prof. Ahlis menambahkan, PT Vale Indonesia Tbk dikenal memiliki tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan (ESG) yang baik. Ia yakin, langkah-langkah yang diambil perusahaan juga melalui pembagian asas manfaat bagi semua kalangan, termasuk masyarakat lingkar tambang.
“PT Vale Indonesia Tbk merupakan korporasi yang memiliki tata kelola ESG yang sangat baik di Indonesia. Tentu saja ada plus minusnya. Saluran komunikasi patut ditingkatkan agar tidak terjadi asimetri informasi,” kata Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, Ekonom Universitas Tadulako.
