JAKARTA, HAWA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Hambalang, Bogor, pada 23 Juni 2025 untuk membahas perluasan program Sekolah Rakyat. Rapat ini menyoroti penyediaan pendidikan untuk anak dari keluarga miskin ekstrem.
Prabowo memimpin langsung rapat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Mereka menargetkan pelaksanaan 100 titik Sekolah Rakyat yang siap menampung lebih dari 9.700 siswa mulai 14 Juli 2025.
“Jadi saya tadi lapor kepada Presiden tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini. Sebanyak 100 titik dengan kapasitas 9.700 lebih siswa itu sudah siap dilaksanakan, Insya Allah bulan Juli tanggal 14 mulai masa orientasi,” kata Gus Ipul pada Minggu.
Sekolah Rakyat mengusung konsep berasrama untuk jenjang SD hingga SMA. Program ini menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem dengan verifikasi kunjungan rumah untuk memastikan siswa berada di desil 1.
“Nanti juga akan ada semacam kunjungan ke rumah masing-masing orang tua mereka untuk memastikan bahwa mereka berada di desil 1 dan ada kesanggupan untuk mengikuti proses belajar, mengajar di Sekolah Rakyat,” lanjut Gus Ipul.
Rencana tahap kedua menambahkan 100 titik baru, memanfaatkan gedung milik Kementerian Ketenagakerjaan. Rancangan anggaran setiap sekolah rata-rata Rp100 miliar, menyesuaikan kebutuhan tiap lokasi.
“Anggaran tergantung perkembangan. Rata-rata ya Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujar Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar, 53 titik Sekolah yang sudah diusulkan sebagian besar berada di wilayah miskin dan memiliki angka putus sekolah tinggi. Pemerintah juga tengah menyiapkan guru dan sarana penunjang seperti tempat tidur dan perabot siswa.
Validasi lokasi dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah meninjau kesiapan pembangunan di berbagai wilayah.LIA
