PALU, HAWA – Anggota DPRD Kota Palu, Hj. Rini Haris, SP., M.AP., melaksanakan reses DPRD Palu masa persidangan caturwulan III tahun sidang 2026 pada Senin, 02/11, di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur. Kegiatan ini berhasil menjaring berbagai aspirasi krusial dari warga terkait persoalan penerangan jalan, kelangkaan gas LPG 3 kilogram, layanan air bersih, hingga buruknya drainase lingkungan.
Agenda reses DPRD Palu ini merupakan bagian penting dari upaya penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) I, yang meliputi wilayah Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore. Aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program kerja DPRD ke depan.
Kegiatan reses diawali dengan sambutan dari Sekretaris DPRD Kota Palu, Nawab Kursaid, S.Sos., M.Si. Ia menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan reses anggota dewan yang dijadwalkan berlangsung hingga 07/11/2026.
“Reses ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan kepada anggota dewan. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan disesuaikan dengan kondisi anggaran,” kata Nawab Kursaid, Sekretaris DPRD Kota Palu.
Camat Palu Timur, Gunawan, turut menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2027 telah dimulai melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Ia berharap dukungan anggota DPRD, khususnya yang menjadi mitra kerja kecamatan, untuk memperhatikan kebutuhan penerangan jalan di lingkungan warga. Gunawan mengusulkan pengalokasian bantuan lampu jalan yang dapat dititipkan melalui kelurahan, dengan kebutuhan minimal 20 titik lampu di setiap kelurahan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta berkoordinasi dengan ketua RT atau RW jika muncul persoalan.
Menanggapi aspirasi warga, Rini Haris mengatakan bahwa sejumlah permintaan yang disampaikan pada reses DPRD Palu sebelumnya mulai ditindaklanjuti. Salah satunya adalah bantuan perangkat tata suara atau sound system yang direncanakan dapat direalisasikan tahun ini.
Terkait keluhan penerangan jalan, Rini mengaku telah melakukan pengecekan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Palu. Namun, ia belum menemukan usulan resmi dari tingkat RT yang masuk ke dinas tersebut.
“Jangan sampai nanti Ibu Rini sudah menjanjikan, tetapi barangnya belum ada. Saya sudah mengecek ke Perkim dan ternyata usulan dari RT belum masuk,” kata Hj. Rini Haris, Anggota DPRD Kota Palu.
Oleh karena itu, ia meminta warga segera menyampaikan kebutuhan lampu jalan melalui RT agar dapat diteruskan ke kelurahan dan diusulkan kepada dinas terkait. Menurutnya, penerangan jalan sangat penting untuk menunjang aktivitas warga sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan akibat kondisi jalan yang gelap.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Palu yang bermitra dengan sejumlah perangkat daerah di bidang pelayanan publik, Rini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait layanan kesehatan dan pendidikan. Ia berharap pengalaman warga yang kurang menyenangkan dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi dan mencari solusi bersama.
Dalam sesi dialog, warga kembali menyampaikan persoalan drainase yang kerap menyebabkan genangan hingga banjir saat hujan deras. Selain itu, mereka mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram dan layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ketua RT 2 RW 8 dalam penyampaiannya juga menyinggung usulan penerangan jalan dan perbaikan drainase yang sebelumnya telah dimasukkan dalam musrenbang. Aspirasi ini merupakan hasil dari reses DPRD Palu yang menunjukkan kebutuhan mendesak masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah ketepatan sasaran bantuan sosial. Menurut warga, ketua RT merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu, keterlibatan RT dinilai penting dalam proses pendataan agar bantuan tidak salah sasaran. Warga juga mengingatkan pentingnya kerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampah. Masyarakat yang mengalami kesulitan membayar diharapkan dapat mengajukan permohonan keringanan melalui kelurahan.
Menanggapi keluhan LPG 3 kilogram, Rini mengatakan akan mengecek kemungkinan penambahan kuota apabila kebutuhan masyarakat memang belum terpenuhi. Pembukaan pangkalan baru juga menjadi salah satu alternatif, meskipun harus melalui proses dan ketentuan perizinan.
Sementara terkait data desil dan bantuan sosial, Rini meminta warga menyampaikan laporan melalui ketua RT untuk selanjutnya diteruskan ke kelurahan. Menurutnya, RT memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi masyarakat sehingga dapat membantu memastikan pendataan dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Berbagai aspirasi dari kegiatan reses DPRD Palu ini akan menjadi bahan tindak lanjut untuk diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan DPRD Kota Palu.
Dalam kegiatan Reses, Rini Haris didampingi oleh Nurnaningsih dan Julinda dari staf kesekretariatan DPRD Kota Palu.LIA
