PALU, HAWA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan kesiapannya merebut kembali kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu 2029 mendatang. Optimisme tinggi ini disampaikan dalam acara diskusi bertajuk “Menakar Peluang Menuju Senayan 2029” yang diselenggarakan di Halaman Kantor Sekretariat DPTW / DPW PKS Sulteng pada Senin, (17/8).

Acara yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini menjadi wadah bagi PKS Sulteng untuk memaparkan strategi dan kesiapan partai menghadapi kontestasi politik lima tahunan.

Kepala Bidang Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS Sulawesi Tengah, Rustam Abidin, mengungkapkan bahwa PKS Sulteng memiliki peluang besar untuk mendapatkan kembali jatah kursi DPR RI. Menurutnya, hal ini didasari oleh tingginya partisipasi pemilih di Sulteng yang mencapai 76% pada pemilu sebelumnya, serta adanya sekitar 460.000 suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.

Rustam Abidin juga menjelaskan bahwa PKS Sulteng telah menyiapkan target ambisius, yaitu satu kursi di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Dengan estimasi pemekaran Dapil menjadi 62, target realistis yang dipatok adalah minimal 50 kursi. Data pemetaan suara hingga tingkat desa dan TPS menjadi fondasi kuat optimisme PKS Sulteng ini.

“Dengan suara tidak terkonversi kursi sebanyak 460.000 ini masih sangat tinggi dan kami masih punya peluang untuk bisa merebut suara yang tidak terkonversi menjadi kursi ini,” kata Rustam Abidin.

Ia melanjutkan, “Jadi kami masih sangat optimis untuk merebut kursi DPR RI kembali untuk pemilu berikutnya.”

Rustam Abidin menambahkan bahwa PKS Sulteng sangat terbuka bagi tokoh-tokoh eksternal, mantan kepala daerah, maupun calon kepala daerah yang ingin bergabung dan berkontestasi di Pemilu 2029 atau Pilkada 2031 melalui pendaftaran dini.

“Kami menyiapkan pendaftaran dini kepada tokoh-tokoh daerah yang ingin bergabung untuk berkontestasi apakah 2029 dengan 2031. Kami sangat terbuka,” ujarnya.

“Sudah ada kepala daerah yang menawarkan diri untuk bergabung kepada PKS untuk merebut kembali DPR RI. Dan kemarin juga ada mantan calon bupati di salah satu kabupaten juga menawarkan diri,” tambah Rustam Abidin.

Menanggapi dinamika sistem pemilu yang mungkin berubah, Rustam Abidin menegaskan kesiapan PKS Sulteng.

 “Kami punya keyakinan bahwa setiap role atau model baru metode pemilihan, kami tidak permasalahkan. Kami siap, apakah terbuka atau tertutup atau pemisahan Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal,” ucapnya.

Di sisi lain, Sekretaris Umum DPW PKS Sulteng, Dr. Rizal, menyampaikan program “Join PKS” yang mempermudah rekrutmen anggota baru secara digital melalui scan QR Code.

“Sekarang di seluruh Indonesia membuka dalam program Join PKS. Itu untuk bergabung bersama PKS melalui di seluruh Indonesia dengan melakukan scan QR barcode yang sudah disiapkan oleh DPP,” jelas Dr. Rizal.

PKS Sulteng juga berkomitmen memberikan ruang khusus bagi generasi muda dan perempuan dalam pencalegan, melengkapi kuota 30% keterwakilan perempuan. “Yang jelas 30% PKS selalu memberikan ruang untuk perempuan, plus PKS menambahkan jatah khusus anak muda juga. Dan insyaallah tentunya ruang ini diberikan kepada seluruh anak muda dari kalangan apa saja. Dari semua etnis, dari semua golongan, dari semua agama,” kata Dr. Rizal.

Untuk memastikan kualitas kandidat, Dr. Rizal mengungkapkan bahwa DPP PKS sedang melatih surveyor internal di setiap wilayah. Langkah ini bertujuan agar penentuan calon legislatif didasarkan pada data elektabilitas dan popularitas yang terukur secara ilmiah.

“Jadi di setiap wilayah itu mengirimkan surveyornya untuk dilakukan survei supaya nanti ketika menjelang pemilu juga kita secara ilmiah juga, rasionalisasinya juga memenuhi syarat bagaimana elektabilitasnya terutama popularitasnya,” tutup Dr. Rizal.

Soliditas internal partai juga menjadi salah satu kekuatan PKS Sulteng. Rustam Abidin menekankan bahwa dinamika pergantian kepemimpinan dari pusat hingga daerah berjalan mulus tanpa gesekan yang berarti. PKS terus menguatkan struktur partai melalui pembentukan BP3 dan pelantikan pengurus di tingkat cabang, guna menghadapi verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemenangan Pemilu 2029.TIN