JAKARTA, HAWA.ID – Pansus LKPj Gubernur tahun 2023 DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Pertanian dan Perkebunan (Kementan), Selasa (23/4/2024).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Pansus LKPJ bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulteng menyampaikan beberapa pertanyaan serta permasalahan yang ada di wilayah provinsi sulteng, yakni diantaranya terkait permasalahan kelangkaan , dan juga menanyakan terkait mengenai regulasi yang membolehkan daerah untuk bisa melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan para .

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Prayudi Syamsuri menyampaikan bahwa terkait kelangkaan dikarenakan adanya pembatasan kuota pengeksporan bahan utama pembuatan pupuk, sehingga dalam hal tersebut dilakukan pengolahan pembuatan pupuk dengan cara sehingga produksi pupuk belum mampu untuk mencapai semua kebutuhan para masyarakat petani.

Kementerian pertanian dan perkebunan kata dia, masih memfokuskan bantuan pupuk diberikan kepada para petani padi dan sejenisnya. Untuk para petani kelapa sawit masih terbatas, akan tetapi saat ini kementerian pertanian dan perkebunan sedang menyusun suatu regulasi terkait pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi para petani khususnya terkait dengan permasalahan kelangkaan pupuk dan termasuk juga bantuan alsintan bagi para petani.

Sedangkan terkait regulasi mengenai apakah daerah bisa melakukan pembelian pupuk subsidi,   Prayudi Syamsuri menyampaikan bahwa untuk pembelian pupuk subsidi bagi daerah itu bukanlah kewenangannya akan tetapi itu merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang telah diatur didalam regulasi yang ada.*/LIA