PALU, HAWA – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa (BURASA) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan PT Sirtu Karya Utama, Kelurahan Buluri, Kota Palu, pada 19/11/2026. Aksi ini dipicu kebuntuan mediasi ketenagakerjaan baik di tingkat perusahaan maupun di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Koordinator lapangan aksi yang juga Ketua F-SPIM Sulteng, Fajar, menyatakan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga selesai. Ia menyebut Komisaris Utama PT Sirtu Karya Utama, Rocky Martianus, melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja.

Selain persoalan PHK dan hak normatif, Fajar menyoroti dugaan upaya penyuapan terhadap serikat pekerja yang mendampingi perkara tersebut. Menurut dia, ada peluang menggugat Rocky secara pidana jika indikasi tersebut menguat.

“Jika tidak punya etikad baik, kami akan menempuh jalur hukum karena pesangon adalah hak pekerja. Bahkan kami akan memperkarakan Rocky karena ada upaya membungkam kami dengan cara menawarkan sejumlah uang dan dia berharap kami tidak meneruskan persoalan ini,” kata Fajar, Koordinator Lapangan Aksi dan Ketua F-SPIM Sulteng.

Selama aksi berlangsung, Rocky dilaporkan berada di dalam ruangannya dan tidak keluar menemui massa. Massa aksi menolak masuk ke ruangan dan meminta pertemuan dilakukan terbuka di hadapan seluruh pekerja yang hadir.

“Kami ingin Rocky keluar dan menemui massa aksi, kami menolak ke ruangan agar semua pekerja yang hadir mendengar secara bersama-sama apa yang disampaikan,” kata Fajar, Koordinator Lapangan Aksi dan Ketua F-SPIM Sulteng.

Fajar juga mendesak Gubernur Sulawesi Tengah mengevaluasi kepatuhan aturan ketenagakerjaan di PT Sirtu Karya Utama. Ia meminta pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran yang ditemukan.

“Kami berharap gubernur memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan nakal seperti PT. SKU termasuk juga menahan rencana kerja dan biaya anggaran (RKAB) agar mereka tertib,” kata Fajar, Koordinator Lapangan Aksi dan Ketua F-SPIM Sulteng.

Di sisi lain, HRD perusahaan, Gazali, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan gratifikasi yang dimaksud serikat pekerja. Ia menyebut baru mendengar informasi tersebut saat aksi berlangsung.

“Saya juga baru mendengar suap ini,” kata Gazali, HRD PT Sirtu Karya Utama.

Gazali, yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat setempat, bolak-balik menemui massa atas perintah Rocky untuk bernegosiasi. Ia berupaya mendorong manajemen agar memenuhi tuntutan pembayaran pesangon.

“Saya coba upayakan dan bicara dengan bos agar mau membayar pesangon ini,” kata Gazali, HRD PT Sirtu Karya Utama.

Dalam aksinya, BURASA mengajukan lima tuntutan utama kepada manajemen PT Sirtu Karya Utama. Tuntutan tersebut meliputi pembayaran pesangon dan kompensasi sesuai aturan, pembayaran 100 persen upah pekerja, pemberian kontrak kerja bagi seluruh pekerja, pemenuhan hak cuti, serta penghapusan seluruh praktik kerja paksa.