Palu, HAWA – Ratusan warga Desa Sulewana mendatangi Kantor Satgas PKA Sulawesi Tengah pada 16/11 untuk menagih kepastian penyelesaian kerusakan rumah Sulewana serta kejelasan tindak lanjut tanggung jawab PT Poso Energy. Kedatangan warga yang semula ingin bertemu langsung Gubernur Sulawesi Tengah ini dipicu belum adanya solusi konkret hingga menjelang akhir 2026.
Warga ingin memastikan sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti tanggung jawab PT Poso Energy atas kerusakan rumah yang sudah berlangsung lama. Mereka juga meminta kejelasan terkait surat hasil verifikasi yang telah ditandatangani gubernur mengenai skema penyelesaian dampak terhadap warga.
Namun, warga tidak dapat menemui gubernur secara langsung dan diarahkan berdialog dengan Satgas PKA Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan tersebut, warga kembali menuntut kepastian realisasi ganti rugi maupun perbaikan rumah yang hingga kini belum tuntas.
Dialog warga dengan Satgas PKA sebelumnya sempat berlangsung beberapa kali, termasuk pada April 2026. Saat itu, Satgas menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menugaskan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan verifikasi ulang karena nilai tawaran awal dari perusahaan dinilai belum sesuai tingkat kerusakan.
Dari proses verifikasi lapangan tersebut, rumah warga diklasifikasikan ke dalam kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat dengan acuan nilai bantuan sesuai standar pemerintah. Surat berisi usulan nilai bantuan itu disebut telah dikirimkan kepada PT Poso Energy tiga hari sebelum pertemuan 16/11, namun belum ada tanggapan resmi dari perusahaan.
Ketua Satgas PKA Sulawesi Tengah, Eva Bande, turut membacakan rekapitulasi rumah warga berdasarkan kategori kerusakan ringan, sedang, dan berat. Ia menjelaskan bahwa nilai bantuan yang diusulkan belum mencakup penyediaan tanah, sementara rencana relokasi menyeluruh pada prinsipnya belum ada.
Wakil Kepala Dinas Perkintan, Purwo Indara, menyampaikan bahwa hasil penilaian lapangan telah diterima pada 12/10 dan pemerintah masih menunggu surat kesanggupan dari PT Poso Energy. Menurutnya, jika kondisi tanah tidak memungkinkan untuk pembangunan rumah, PT Poso Energy harus melakukan perbaikan atau penguatan struktur tanah terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan.
Warga juga mempertanyakan nasib lahan bagi rumah rusak berat yang tidak lagi aman ditempati di lokasi asal, terutama yang berada di pinggiran sungai atau dekat jurang. Satgas PKA menyebutkan bahwa penyediaan lahan di lokasi lain akan diupayakan Pemerintah Kabupaten Poso apabila diperlukan, sementara isu relokasi akan dibahas lanjutan bersama perusahaan dan pemerintah daerah.
Selain itu, Satgas PKA memaparkan tiga poin pembahasan lanjutan, yakni kewajiban penguatan struktur tanah oleh perusahaan bila lahan baru belum tersedia, jaminan dan mekanisme tanggung jawab pemerintah daerah jika relokasi tidak dilakukan atau terjadi kerusakan ulang, serta pelibatan langsung warga dalam setiap pengambilan keputusan.
Rencana penyaluran bantuan kerusakan rumah disebut akan diberikan secara tunai kepada warga, sedangkan perbaikan dan penguatan struktur tanah menjadi tanggung jawab PT Poso Energy. Sebelumnya, warga telah melakukan berbagai upaya advokasi mulai dari aksi damai pada Agustus 2026 hingga pertemuan dan kunjungan Wakil Bupati Poso pada September 2026.
“Masalah dampak rumah ini sudah sangat lama, perjuangan kami untuk mendapatkan keadilan mulai dari dinas DLH Kab. Poso, DPRD Kab, Poso, DPRD Provinsi hingga sampai ke gubernur Sulawesi Tengah tapi belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan,” kata Malvin, warga perempuan Sulewana.
Bagi warga perempuan di Sulewana, kerusakan rumah berdampak langsung pada ruang hidup harian, pengasuhan anak, penyediaan pangan, serta rasa aman keluarga. Karena itu, warga menilai penyelesaian kerusakan rumah Sulewana perlu memperhitungkan keselamatan, kenyamanan, dan kondisi psikologis keluarga yang terdampak.