PALU , HAWA.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima aspirasi massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), Senin (4/5/2026), di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu.
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, di antaranya Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, serta perwakilan tenaga honorer Kabupaten Donggala.
Perwakilan massa aksi diterima Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, bersama anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara.
Dalam pertemuan tersebut, Hidayat Pakamundi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
“Ini bagian dari demokrasi yang harus dijaga bersama. DPRD sebagai representasi rakyat berkewajiban mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan mempelajari seluruh poin tuntutan yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar setiap persoalan yang diangkat dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Seluruh poin tuntutan akan kami pelajari secara komprehensif. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait agar persoalan yang disampaikan bisa ditindaklanjuti secara terukur,” katanya.
Hidayat menambahkan DPRD tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti pada tahap penerimaan semata, tetapi harus diikuti langkah nyata melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kami akan mengawal aspirasi ini dan mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Mahfud Masuara menilai aksi tersebut menjadi gambaran nyata kondisi yang dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan DPRD hadir sebagai jembatan agar suara masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Apa yang disampaikan hari ini oleh serikat buruh merupakan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. DPRD hadir untuk memastikan suara rakyat bisa sampai dan menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Mahfud juga menyatakan DPRD membuka ruang komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat dan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan bersama pihak eksekutif maupun pemangku kepentingan terkait.
“Kami ingin solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar implementatif,” katanya.
Sementara itu, perwakilan massa aksi berharap DPRD Sulawesi Tengah dapat mengawal tuntutan yang telah disampaikan serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
Kegiatan berlangsung aman dan kondusif, kemudian ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara serius.LIA
