PALU, HAWA – Gubernur Sulawesi Tengah secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah pada Senin (28/9/2026) di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya dalam menjalankan Program Tiga Juta Rumah.
Para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah turut hadir dalam pertemuan penting ini. Gubernur menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi ini krusial agar Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Gubernur juga menyampaikan arahan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam mendukung percepatan pembangunan rumah, terutama di wilayah dengan kendala distribusi material dan kondisi geografis.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” kata Gubernur.
Beliau menyebutkan bahwa tantangan pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah bukan hanya terkait anggaran. Persoalan distribusi material, akses wilayah, pendataan masyarakat penerima manfaat, serta dukungan pembiayaan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Hal ini juga untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi prioritas penerima Program Tiga Juta Rumah.
Gubernur menekankan bahwa target tahun 2026 harus menjadi pijakan untuk menyusun langkah yang lebih terukur pada 2027. Untuk tahun 2026, pemerintah daerah didorong untuk bersama-sama mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah.
Sementara itu, untuk tahun 2027, target pembangunan akan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. “Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” ujar Gubernur.
Ia meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan perumahan sejak sekarang. Dengan demikian, Program Tiga Juta Rumah tahun 2027 tidak hanya berdasarkan target angka, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Gubernur juga menyoroti keterkaitan antara kondisi rumah tidak layak huni dengan persoalan kemiskinan di sejumlah daerah. Karakteristik kemiskinan di Sulawesi Tengah memiliki persoalan yang perlu ditangani secara spesifik, termasuk kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah daerah seperti Donggala, Sigi, Parigi Moutong, dan wilayah lainnya perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing dalam Program Tiga Juta Rumah.
Gubernur juga menyampaikan adanya upaya untuk mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah. Ini merupakan bagian dari langkah konkret mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegas Gubernur.
Selain persoalan pembangunan fisik, rakor juga membahas perlunya percepatan proses pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima Program Tiga Juta Rumah. Dukungan perbankan diharapkan dapat membantu mempercepat proses sehingga pembangunan rumah tidak terkendala persoalan administrasi dan pembiayaan.
Gubernur meminta para kepala daerah tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari solusi bersama. Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha serta pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan perumahan.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah. Selain itu, Rakor ini juga menjadi langkah awal untuk menyiapkan target pembangunan perumahan di tahun-tahun mendatang.
