PALU, HAWA – Penguatan keterwakilan perempuan di jajaran unsur pimpinan DPRD Kota Palu dinilai menjadi langkah progresif dalam mendorong perumusan kebijakan daerah yang lebih inklusif. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Palu Fraksi NasDem, Mutmainah Korona, usai menghadiri Rapat Paripurna pengucapan janji Wakil Ketua II DPRD terpilih, Nancy Fischer, pada Sabtu (14/11).
Nancy Fischer resmi dilantik menduduki kursi pimpinan melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) masa jabatan 2024 hingga 2029 menggantikan Moh. Anugrah Pratama. Pelantikan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu tersebut menambah jumlah legislator perempuan di parlemen daerah dari delapan menjadi sembilan orang.
Mutmainah menilai hadirnya sosok perempuan dari latar belakang yang beragam di kursi pimpinan dewan membawa angin segar bagi demokrasi lokal. Menurutnya, representasi tersebut mencerminkan keterbukaan ruang politik bagi perempuan sekaligus merawat keberagaman di Kota Palu.
“Pertama, saya mengapresiasi adanya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan di DPRD Kota Palu dan itu adalah bagian dari langkah maju untuk melihat bagaimana perempuan ada mewakili sebagai salah satu unsur pimpinan yang ada di DPRD Kota Palu dan juga mewakili dari keberagaman agama begitu,” kata Mutmainah Korona, Anggota DPRD Kota Palu.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari konsistensi Partai NasDem dalam menerapkan kebijakan afirmasi minimal 30 persen bagi keterwakilan perempuan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen struktural partai dinilai menjadi kunci utama agar perempuan tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan pengambil keputusan strategis.
“Kalau di profiling sebenarnya kalau Partai NasDem salah satu satu-satunya partai di tingkat nasional yang punya keterwakilan perempuan kan 30 persen di tingkat senayan di DPR RI ya, semua memperhatikan minimal afirmasi 30 persen,” kata Mutmainah Korona.
Lebih lanjut, Mutmainah mendorong agar momentum bertambahnya keterwakilan perempuan di parlemen diikuti dengan pengarusutamaan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GEDSI. Ia menekankan bahwa perspektif GEDSI harus menjadi standar wajib dalam setiap penyusunan regulasi maupun postur anggaran pembangunan di Kota Palu.
“GEDSI sekarang menjadi salah satu isu nasional maupun internasional yang menjadi perspektif bagi semua negara termasuk di Indonesia, perspektif atau mainstream terhadap isu GEDSI itu harus menjadi kebijakan yang wajib ya di Kota Palu,” kata Mutmainah Korona.
Penerapan perspektif inklusif tersebut menuntut perencanaan pembangunan kota yang partisipatif tanpa meninggalkan satu kelompok masyarakat pun. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok minoritas, lanjut usia, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga anak berkebutuhan khusus wajib dilibatkan dalam proses pembangunan.
“Bagaimana pembangunan kota harus inklusif, harus partisipatif, harus ada pelibatan terhadap teman-teman penyandang disabilitas, teman-teman minoritas, teman-teman yang sesungguhnya mereka adalah kelompok masyarakat yang selama ini tidak pernah dilibatkan, no one left behind,” kata Mutmainah Korona.
Meskipun komposisi kursi perempuan di DPRD Kota Palu kini mendekati angka 30 persen, Mutmainah mengingatkan bahwa substansi utama tetap terletak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Ia berharap perspektif yang responsif dan berkeadilan dapat dimiliki oleh seluruh anggota dewan tanpa memandang gender.
“Tapi yang paling penting adalah perspektif kebijakan yang responsif itu menjadi mainstream terhadap semua anggota DPRD yang ada di Kota Palu, keterwakilan perempuan tidak hanya bicara dari segi fisik, tapi perspektif,” kata Mutmainah Korona.