PALU, HAWA – Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah menyerahkan kesimpulan gugatan terkait dugaan pembiaran pelanggaran hukum lingkungan atas pengelolaan limbah tailing PT QMB di kawasan IMIP Morowali melalui sistem e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada 18/11.

Gugatan bernomor perkara 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL ini mempersoalkan tidak adanya sanksi administratif dari Gubernur Sulawesi Tengah terhadap PT QMB New Energy Materials. Penggugat menyoroti pengelolaan limbah tailing Bahan Berbahaya dan Beracun serta dua insiden longsor fasilitas limbah yang menewaskan lima pekerja.

Dalam kesimpulan sidang, JATAM Sulteng menyebut rangkaian fakta menunjukkan gubernur memiliki kewenangan pengawasan dan mengetahui pelanggaran di lapangan. Namun, langkah penegakan sanksi administratif dinilai belum dijatuhkan terhadap perusahaan tersebut.

Fakta persidangan mengungkap pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup pada 04/06/2025 menemukan persoalan fasilitas penampungan yang diduga di luar persetujuan lingkungan. Temuan itu juga mencatat dugaan kelebihan kapasitas tampung serta ketiadaan alat pendeteksi pergerakan tanah.

JATAM Sulteng menilai pemeriksaan dan pembinaan administratif saja tidak cukup ketika keselamatan manusia terancam. Pengawasan pemerintah seharusnya diikuti tindakan tegas untuk mencegah kerusakan lingkungan dan korban jiwa lanjutan.

Peristiwa longsor pada fasilitas limbah tailing PT QMB tercatat terjadi dua kali dengan korban meninggal dunia. Insiden pertama berlangsung pada 21/03/2025, sedangkan insiden kedua terjadi pada 18/02/2026 di area fasilitas yang sama.

Penggugat juga menolak eksepsi pihak tergugat yang menilai gugatan prematur, kabur, atau salah alamat. Menurut JATAM Sulteng, tanggung jawab negara melekat karena izin kelayakan dan pengawasan berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

“Hukum harus berdiri di atas keselamatan rakyat, bukan di bawah kepentingan korporasi,” kata Moh. Taufik, S.H., Koordinator JATAM Sulawesi Tengah.

Melalui petitum kesimpulannya, JATAM Sulteng meminta majelis hakim mengabulkan gugatan secara keseluruhan. Mereka juga mendesak kewajiban audit geoteknik independen, penghentian sementara pengelolaan limbah tailing B3 antara PT QMB dan PT BMS hingga persetujuan teknis terpenuhi, serta audit lingkungan menyeluruh atas limbah tailing PT QMB.