PALU, HAWA – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Mahfud Masuara, S.H., menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia yang berlangsung di RM. Raja Kuring, Kota Palu, pada Rabu (11/11).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak, S.Pd., S.H., M.H., serta dihadiri oleh jajaran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait.
Rapat tersebut secara khusus membahas sejumlah rancangan peraturan daerah, termasuk aturan mengenai bantuan hukum, kawasan tanpa rokok, perlindungan pekerja rentan, hingga pencegahan perkawinan usia anak di berbagai kabupaten.
Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana draf regulasi selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar produk hukum daerah yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Mahfud Masuara, S.H., menegaskan bahwa lembaga legislatif berkomitmen penuh untuk menghasilkan regulasi daerah yang berkeadilan, inklusif, serta menjunjung tinggi perlindungan bagi seluruh masyarakat.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud Masuara, Anggota Komisi I DPRD Sulteng.
Pemerintah daerah dan DPRD sepakat bahwa aspek hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama sejak tahap perencanaan hingga pembahasan akhir agar tidak ada kelompok yang dirugikan.
Berbagai masukan dari narasumber Kementerian HAM diharapkan mampu menyempurnakan draf regulasi agar lebih cermat dan akomodatif terhadap kebutuhan warga.
Kehadiran pimpinan DPRD dalam forum ini juga memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan taat hukum di wilayah Sulawesi Tengah.