PALU, HAWA – Pengaduan kelompok petani asal enam desa di Kabupaten Morowali ke Satuan Tengah Satgas PKA terkait penutupan akses lahan memicu sorotan serius. Klaim penguasaan lahan secara sepihak di kawasan hutan dinilai melanggar aturan dan berpotensi merusak lingkungan.

Pemanfaatan kawasan hutan negara telah diatur ketat oleh regulasi nasional tanpa celah penguasaan tanpa izin resmi. Penanganan perambahan hutan di Morowali ini menjadi prioritas lintas instansi demi menjaga fungsi ekologis wilayah.

Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mencegah warganya terjebak masalah hukum agraria. Ia meminta seluruh aktivitas pembukaan lahan baru segera dihentikan.

“Saya tidak mau masyarakat saya terjeblos dalam urusan hukum kawasan hutan. Saya sudah melarang keras pembukaan lahan baru maupun pembakaran lahan, dan meminta warga mematuhi proses verifikasi yang sedang disiapkan pemerintah daerah,” kata Iksan Baharudin Abdul Rauf, Bupati Morowali.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dinas Kehutanan setempat juga telah menggelar sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan pada awal November 2026. Langkah ini memperkuat komitmen penegakan hukum terhadap kasus perambahan hutan di Morowali.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi Ali Bahri mengingatkan bahwa aksi buka lahan ilegal tanpa PPKH dari Kementerian Kehutanan membawa ancaman bencana. Kasus perambahan hutan di Morowali ditindak tegas sesuai perundang-undangan.

“Pembukaan lahan secara ilegal, tanpa izin, itu bisa menjadi aksi yang brutal dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Kalau pemegang izin resmi yang mengelola, ada tekniknya, ada prosedurnya, ada mitigasi bencana, serta dokumen Amdal sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga,” ujar Ali Bahri, Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Pelanggaran atas perambahan hutan di Morowali dapat dijerat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Pelaku pembakaran lahan juga terancam UU PPLH dengan denda miliaran rupiah.

Di Blok Bahodopi, PT Vale Indonesia Tbk selaku pemegang PPKH turut mengawasi aktivitas ilegal serta berkoordinasi dengan Satgas PKA. Penegakan aturan konsisten ini diharapkan menjaga fungsi ekologis hutan demi masa depan.