PALU, HAWA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion guna menyempurnakan Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulteng pada Selasa (13/10).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah H. Syarifuddin untuk membahas berbagai persoalan mendesak terkait layanan medis di daerah. Melalui program Berani Sehat yang dicanangkan pemerintah, muncul fenomena baru di mana banyak peserta BPJS Mandiri mendadak berhenti membayar iuran rutin mereka.

Pelaksanaan program tersebut juga menghadapi kendala krusial karena di Sulawesi Tengah saat ini hanya terdapat dua rumah sakit rujukan. Kapasitas fasilitas kesehatan tersebut dinilai sangat tidak memadai untuk menampung kebutuhan pelayanan kesehatan seluruh populasi yang mencapai sekitar tiga juta jiwa.

Kondisi keterbatasan faskes rujukan ini memicu persepsi publik seolah-olah pihak rumah sakit sengaja mempersulit pelayanan. Padahal, akar permasalahannya terletak pada belum jelasnya regulasi pendukung serta minimnya sosialisasi di tingkat bawah bagi masyarakat.

Ketidakjelasan aturan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada tenaga kesehatan yang pembayaran jasa medisnya menjadi terhambat. Oleh karena itu, penetapan sasaran penerima serta wilayah penggunaan layanan harus diatur secara spesifik dan terukur agar tidak tumpang tindih.

“Kondisi keterbatasan faskes rujukan ini memicu persepsi publik seolah-olah pihak Rumah Sakit sengaja mempersulit pelayanan. Padahal, akar permasalahannya terletak pada belum jelasnya regulasi pendukung serta minimnya sosialisasi di tingkat bawah,” kata H. Syarifuddin, Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah.

Kepastian mengenai insentif dan hak-hak para tenaga kesehatan juga harus dijamin secara tegas dalam regulasi baru ini. Melalui pembahasan mendalam tersebut, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menyempurnakan aturan demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi warga.