JAKARTA, HAWA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Sri Indraningsih, tampil sebagai pembicara kunci dalam rapat koordinasi nasional terkait asistensi dan identifikasi program pembentukan peraturan daerah di Jakarta pada 09/10/2026.
Kegiatan strategis yang berlangsung di Ballroom Hotel Acacia tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan nasional guna menyamakan persepsi dalam penyusunan perencanaan legislasi provinsi secara terarah dan terpadu.
Kehadiran pimpinan lembaga legislatif daerah ini membawa pengalaman nyata dari Sulawesi Tengah dalam mengawal regulasi agar selaras dengan kebutuhan pembangunan serta mampu menjawab berbagai persoalan riil di tengah masyarakat.
Penyusunan aturan daerah tidak boleh sekadar mengejar target kuantitas semata tanpa memperhatikan substansi, kajian mendalam, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
Perencanaan regulasi yang matang melalui koordinasi lintas sektor sangat menentukan efektivitas penerapan kebijakan publik di daerah agar memberikan kepastian hukum yang nyata bagi seluruh warga.
Proses asistensi dan identifikasi yang berjalan dalam forum nasional ini menjadi instrumen penting bagi setiap provinsi dalam menetapkan skala prioritas pembentukan produk hukum daerah secara lebih terukur.
Sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif, termasuk peran aktif Bappeda serta biro hukum, menjadi kunci utama agar kebijakan yang dirumuskan mampu diimplementasikan secara optimal di lapangan.
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan legislasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.