MOROWALI, HAWA — PT Vale Indonesia Tbk bersama Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat koordinasi penataan kawasan hutan IGP Morowali guna memastikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Langkah penguatan ini diwujudkan melalui sosialisasi mekanisme penyelesaian dan perlindungan hutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan penting di daerah.
Kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan menyamakan pemahaman status lahan serta mencegah perambahan liar di area operasional perusahaan.
Sebagian wilayah dalam izin perusahaan selama ini telah dimanfaatkan warga sebagai sumber penghidupan sehari-hari.
Penyelesaian aktivitas tersebut menuntut pendekatan yang seimbang antara aspek hukum, sosial, dan kelestarian ekosistem jangka panjang.
“Sebagian kawasan hutan dalam areal PPKH selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” ujar Wafir, Head of Mine Operation Bahodopi PT Vale Indonesia.
Perusahaan berkomitmen menjaga komunikasi terbuka dengan pemerintah dan masyarakat demi pengelolaan kawasan hutan IGP Morowali yang berkelanjutan.
“Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis. Karena itu, kami terus berupaya membangun komunikasi dan koordinasi terbuka dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk memastikan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan hutan, terjaga dengan baik dalam jangka panjang,” kata Wafir.
Sebagai pemegang izin resmi, perusahaan memiliki kewajiban melindungi kawasan serta menyelesaikan persoalan hak pihak ketiga secara transparan.
Kesepakatan tanggal pengakuan atau Cut Off Date turut ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup penyelesaian dan perlindungan kawasan hutan IGP Morowali.
Identifikasi lapangan akan melibatkan berbagai pihak terkait secara terukur untuk menentukan program pemulihan mata pencaharian yang tepat sasaran.
Program tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi dan penguatan usaha mikro untuk memberikan alternatif penghidupan yang lebih baik bagi warga.
