Jakarta, HAWA – Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih meluncurkan 29 kebijakan strategis untuk mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Keputusan ini diambil dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin 20 Juli 2026 di Istana Negara, Jakarta, sebagai langkah konkret mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun yang sama. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan guna mendukung program-program tersebut agar lebih tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan senjata utama untuk mencapai transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, distribusi bantuan dan program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dipantau lebih ketat, memastikan setiap bantuan sampai kepada yang berhak. Arahan ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel.
Sebanyak 29 kebijakan ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem hingga rentan miskin, yaitu desil 1–4. Program-program ini dirancang komprehensif, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, subsidi energi, dan pangan. Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini dilakukan melalui kombinasi program perlindungan sosial, program universal, dan program afirmatif yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima.
Dalam bidang pendidikan dan bantuan sosial, pemerintah melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga dengan bantuan bulanan antara Rp75.000 hingga Rp250.000. Program Sekolah Rakyat juga dioptimalkan untuk anak-anak desil 1–2, memberikan bantuan sebesar Rp4 juta per bulan. Selain itu, Kartu Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 22,1 juta siswa, dan KIP Kuliah membantu 1,2 juta mahasiswa dengan biaya hidup Rp800.000–Rp1.400.000 per bulan serta pembebasan UKT, mendukung upaya Prabowo hapus kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjangkau 96,8 juta orang. Dukungan energi diberikan melalui subsidi LPG untuk 66,4 juta rumah tangga, listrik untuk 87 juta pelanggan, serta kompensasi Pertalite dan solar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Bantuan pangan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga berupa paket 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama tiga bulan. Program universal seperti Makan Bergizi Gratis menargetkan 74,56 juta penerima, dan Cek Kesehatan Gratis untuk 130,8 juta orang. Seluruh program ini merupakan bagian integral dari strategi besar Prabowo Subianto untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
Program afirmatif juga dicanangkan, termasuk magang bagi lulusan S1 dengan uang saku setara UMK, beasiswa unggulan, dan subsidi pupuk untuk 14,2 juta petani. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas ekonomi masyarakat, mempercepat tercapainya target Prabowo hapus kemiskinan ekstrem.
“Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa. Jangan anggap enteng kita terus, we are strong, we are rich, and we will be richer,” kata Presiden Prabowo Subianto.
“Nyaris 100 juta orang kita beri jaminan kesehatan, 20 kali lebih besar dari Singapura, 3,5 kali lebih besar dari Malaysia,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Latar belakang kebijakan ini tidak lepas dari visi pemerintahan yang memandang digitalisasi sebagai kunci efisiensi dan transparansi. Target ambisius 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 menjadi komitmen besar yang diwujudkan melalui integrasi bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan subsidi kebutuhan dasar. Digitalisasi juga akan memperkuat akuntabilitas dalam distribusi bantuan agar tepat sasaran, mendukung program besar untuk penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.*/LIA
