BATAM, HAWA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Batam pada Kamis (05/11/2026) guna membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Rombongan legislatif tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla beserta jajaran anggota dewan lainnya.
Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala Bidang Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Suryani, bersama para kepala bidang dan seksi terkait di Graha Kepri Bapenda Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi serta komunikasi antardaerah dalam rangka meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas berbagai strategi dan kebijakan untuk mendongkrak penerimaan daerah melalui pelayanan yang menjangkau masyarakat luas. Beberapa inovasi pelayanan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah setempat meliputi Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Goes to Mall, hingga pelayanan Samsat antarpulau demi memudahkan warga dalam menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Digitalisasi sistem pembayaran turut menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital, kode QRIS, serta layanan perbankan dinilai mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara cepat, transparan, dan akurat.
Kondisi geografis wilayah kepulauan yang cukup menantang menuntut adanya pendekatan pelayanan khusus agar dapat mencapai masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar. Selain itu, kebijakan insentif pajak, pemutihan denda, serta penyelenggaraan program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor terbukti menjadi instrumen penting dalam mendongkrak tingkat kepatuhan masyarakat.
Pembahasan dalam kunjungan kerja ini juga menyoroti tata kelola pajak di kawasan Free Trade Zone Batam yang memiliki regulasi dan ketentuan khusus. Aspek perpajakan kendaraan bermotor, penerapan pajak pertambahan nilai, serta mekanisme pengawasan kendaraan yang keluar dari wilayah kawasan bebas menjadi materi penting yang dikaji oleh kedua belah pihak.
Evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah turut dibahas, termasuk kendala teknis pada sektor pajak air permukaan dan regulasi pemungutan pajak di atas air. Berbagai pengalaman empiris dari wilayah Kepulauan Riau ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi berharga bagi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan kebijakan pendapatan daerah.
Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan prosesi pertukaran cendera mata sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan antardaerah. Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan produk kuliner khas daerah berupa bawang goreng asal Kota Palu kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.