PALU, HAWA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sulawesi Tengah menekankan pentingnya alokasi anggaran yang berorientasi pada pembangunan manusia dan penguatan ketahanan keluarga dalam pembahasan APBD 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 pada hari Rabu (07/10).
“APBD harus membangun manusia dan keluarga. Pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga harus menjadi bagian integral dari pembangunan Sulawesi Tengah,” ujar Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPW PKS Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag, MH.
Legislator yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah tersebut menilai bahwa penempatan ketahanan keluarga sebagai prioritas utama sangat krusial agar setiap program yang dibiayai oleh anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan nyata di tengah masyarakat.
Selain masalah keluarga, Fraksi PKS juga mendorong penerapan anggaran berbasis kinerja yang transparan dan terukur. Setiap program kegiatan wajib memiliki target serta indikator keberhasilan yang jelas sehingga manfaatnya dapat dievaluasi secara berkala oleh publik.
Pada sektor pendapatan daerah, Fraksi PKS mengarahkan perhatian pada upaya penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan tersebut ditekankan harus ditempuh melalui cara-cara yang adil tanpa memberikan beban finansial tambahan kepada masyarakat luas.
Sementara itu, pada bidang ekonomi, alokasi anggaran diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi daerah harus berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan riil demi mewujudkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.