PALU, HAWA – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Mohammad Arus Abdul Karim memimpin langsung kegiatan Koordinasi dan Komunikasi Luar Daerah Komisi IV DPRD Sulteng ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (05/11). Kunjungan kerja ini bertujuan menggali berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan sosial di Sulawesi Tengah.
Kunjungan strategis DPRD Sulteng tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi IV H. Hidayat Pakamundi bersama dua unsur pimpinan dewan lainnya, yakni Wakil Ketua II H. Syarifuddin Hafid dan Wakil Ketua III H. Ambo Dalle. Sebagian besar anggota Komisi IV turut serta didampingi oleh para tenaga ahli yang membidangi bidang kesejahteraan masyarakat untuk memastikan kajian berjalan mendalam.
Dalam pertemuan itu, jajaran DPRD Sulteng menyoroti masih tingginya tantangan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Tantangan tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi anak, hingga perkawinan usia anak yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Selain pencegahan kekerasan, DPRD Sulteng juga menekankan pentingnya penguatan layanan pengaduan dan pendampingan korban. Mengingat kondisi geografis Sulawesi Tengah yang luas dan terdiri atas 13 kabupaten serta kota, sistem pelayanan yang mampu menjangkau tingkat kecamatan hingga desa menjadi kebutuhan mendesak.
Berbagai persoalan lain turut menjadi fokus pembahasan DPRD Sulteng, seperti penguatan peran keluarga dalam mencegah masalah sosial, peningkatan kapasitas perempuan lewat pemberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak dasar anak. Pemenuhan hak tersebut mencakup akses pendidikan, kesehatan, lingkungan tumbuh kembang yang layak, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Pengalaman empiris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun sistem pelayanan pengaduan, pendampingan korban, serta program pemberdayaan keluarga diharapkan mampu menjadi referensi konkret. Hasil koordinasi ini akan menjadi masukan berharga bagi DPRD Sulteng dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.