PALU, HAWA – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Mohammad Arus Abdul Karim memimpin kegiatan Koordinasi dan Komunikasi Luar Daerah Komisi IV ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (05/11).
Kunjungan strategis DPRD Sulteng ini bertujuan menggali kebijakan serta inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk di wilayahnya.
Rombongan DPRD Sulteng yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV H. Hidayat Pakamundi turut didampingi Wakil Ketua II H. Syarifuddin Hafid dan Wakil Ketua III H. Ambo Dalle dalam agenda penting tersebut.
Hampir seluruh anggota Komisi IV DPRD Sulteng hadir langsung bersama tenaga ahli guna mengkaji berbagai isu strategis sosial yang relevan dengan kondisi daerah asalnya.
Sejumlah isu krusial yang dibahas meliputi penguatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan usia anak, serta peningkatan layanan pengaduan korban.
Kondisi geografis Sulawesi Tengah yang membentang di 13 kabupaten dan kota menuntut sistem pelayanan perlindungan sosial yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa secara optimal.
Selain itu, DPRD Sulteng menyoroti pentingnya penguatan peran keluarga, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan, serta pemenuhan hak dasar anak atas pendidikan dan kesehatan yang layak.
Pengalaman DKI Jakarta dalam membangun sistem pelayanan terpadu dan mekanisme pendampingan korban diharapkan mampu menjadi referensi nyata bagi penyusunan kebijakan di Sulawesi Tengah.
Melalui kunjungan ini, pimpinan dan anggota DPRD Sulteng berkomitmen memperjuangkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang responsif.