JAKARTA, HAWA – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri menyoroti temuan Trend Asia yang mencatat sebanyak 96 persen lokasi izin usaha pertambangan nikel di wilayah tersebut tumpang tindih dengan kawasan rawan bencana demi menjaga keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Temuan terkait tambang nikel di zona rawan bencana itu dinilai harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan pertambangan agar setiap aktivitas industri telah memperhitungkan risiko kebencanaan secara matang.

“Kalau benar sebagian besar wilayah IUP nikel di Sulteng berada di zona rawan bencana, ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan setiap aktivitas pertambangan telah memperhitungkan risiko dan tidak mengabaikan keselamatan masyarakat,” kata Muhammad Safri, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng.

Ia menekankan pentingnya mengevaluasi kesesuaian lokasi tambang melalui pencocokan peta konsesi dengan data kerawanan bencana, tutupan hutan, daerah aliran sungai, hingga persebaran permukiman penduduk di sekitar wilayah operasional.

Aspek geologi juga menjadi perhatian utama mengingat wilayah tersebut memiliki sejumlah sesar aktif seperti Sesar Palu-Koro, Sesar Sausu, dan Sesar Palolo yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan fasilitas industri tambang nikel di zona rawan bencana.

Meski demikian, keberadaan sesar aktif tersebut ditegaskan tidak serta-merta menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan menjadi penyebab utama gempa bumi, melainkan bagaimana potensi bahaya geologi diantisipasi dalam pengelolaan operasi.

Untuk mendukung upaya pencegahan dini, pemerintah daerah dan instansi teknis diminta segera meninjau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, sistem pengelolaan air, pengendalian erosi, pelaksanaan reklamasi, hingga kesiapan perusahaan menghadapi keadaan darurat.

Evaluasi menyeluruh tersebut juga harus disertai pengawasan ketat terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan, di mana penindakan tegas wajib dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan jika ditemukan pelanggaran aturan operasional.

“Jangan sampai kita baru sibuk mengevaluasi setelah bencana terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak awal, mulai dari penilaian lokasi, pengawasan lingkungan, sampai memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya,” ujar Muhammad Safri, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng.