PALU, HAWA – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, mendesak agar pembagian tanggung jawab pembiayaan kesehatan melalui program Berani Sehat antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota diperjelas dalam perubahan regulasi penyelenggaraan kesehatan.
Kepastian pembiayaan kesehatan Berani Sehat menjadi sorotan penting dalam diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada 13/10/2026.
Pengaturan perlu memperjelas sasaran penerima jaminan, cakupan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah, serta keterhubungannya dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, kata Wiwik Jumatul Rofiah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah.
Politisi tersebut menempatkan pembiayaan kesehatan Berani Sehat sebagai salah satu kebutuhan utama yang perlu dijawab dalam ranperda inisiatif Komisi IV demi memastikan keberlanjutan program pelayanan publik di daerah.
Selain itu, penanganan warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional memerlukan mekanisme yang jelas agar masyarakat mengetahui jalur pelayanan dan penjaminan yang dapat diakses secara langsung.
Untuk mendukung ketepatan sasaran pembiayaan kesehatan Berani Sehat, integrasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sangat didorong agar pelaksanaan jaminan kesehatan berbasis kartu tanda penduduk berjalan efektif.
Melalui penyempurnaan ranperda, kami mendorong sinkronisasi pembiayaan dan pendataan agar program kesehatan daerah memiliki dasar pelaksanaan yang lebih jelas serta dapat berjalan secara berkelanjutan, tandas Wiwik Jumatul Rofiah, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng.
Digitalisasi pelayanan juga disoroti sebagai kebutuhan mendesak dalam penguatan regulasi agar pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan.