PALU, HAWA – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Focus Discussion dalam rangka penyempurnaan naskah akademik Ranperda Penyelenggaraan Pertanian di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia, Jalan Moh Yamin, Palu, pada 13/10/2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis legislatif dalam menghadirkan regulasi daerah yang komprehensif untuk sektor agraris.
Rapat pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronal Gulla. Agenda penting ini turut dihadiri oleh jajaran Anggota Komisi II, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, tenaga ahli, serta instansi pemerintah terkait dari lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
Sektor agraris merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah yang memegang peranan krusial dalam penyediaan pangan, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran regulasi baru melalui penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian ini mendesak dilakukan guna merespons dinamika perubahan iklim global, perkembangan teknologi, dan perundang-undangan pusat.
Naskah akademik yang dibahas dalam forum tersebut dirancang sebagai landasan ilmiah, teoritis, dan yuridis yang kuat. Ruang lingkup pengaturan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian mencakup perencanaan, tata kelola lahan, sarana prasarana, sistem budidaya, pascapanen, pemasaran, perlindungan petani, hingga penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan secara berkelanjutan.