PALU, HAWA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 di Sriti Convention Hall, Palu, pada 02/11.
Kegiatan ini melibatkan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, serta perwakilan organisasi profesi, asosiasi, dan komunitas.
Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai arah pembentukan regulasi daerah sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait arah pembangunan ke depan.
Pimpinan Bapemperda, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, hadir bersama sejumlah anggota legislatif serta Mahfud Masuara, S.H. yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan strategis ini.
Sosialisasi menghadirkan dua materi utama, yakni pemaparan Propemperda oleh Mahfud Masuara, S.H., serta Analisis Kebutuhan Perda oleh Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H., dengan moderator Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H.
Mahfud Masuara menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana dan sistematis sebagai pedoman bagi DPRD serta pemerintah daerah.
Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 memuat delapan Rancangan Peraturan Daerah di luar daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas lima ranperda prakarsa DPRD dan tiga ranperda prakarsa pemerintah daerah.
Delapan ranperda tersebut mencakup perubahan perda tentang penyelenggaraan kesehatan, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, penyelenggaraan pertanian, hingga tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
Selain itu, terdapat ranperda terkait bantuan hukum, perlindungan masyarakat dalam pencegahan kekerasan, perubahan perangkat daerah, serta perubahan pendapatan asli daerah yang sah.
Sementara itu, Dr. Asri Lasatu dalam materi Analisis Kebutuhan Perda menekankan pentingnya memastikan setiap usulan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Penyusunan Propemperda perlu melalui proses identifikasi mendalam melalui penjaringan aspirasi, kuesioner, Focus Group Discussion, konsultasi publik, serta wawancara langsung dengan berbagai pihak.
Pimpinan Bapemperda, Sri Indraningsih Lalusu, menyampaikan bahwa tidak seluruh usulan ranperda harus diterima begitu saja tanpa adanya kajian mendalam mengenai tingkat urgensi dan manfaatnya.
“Setiap usulan perlu dikaji berdasarkan tingkat urgensi, kewenangan daerah, dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar menambah produk hukum,” kata Sri Indraningsih Lalusu, Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah dan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan tersebut untuk memperkaya substansi ranperda agar lebih tepat sasaran.
Berbagai masukan turut disampaikan peserta, termasuk dari perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait perlindungan produk unggulan daerah seperti durian volcano.
Melalui sosialisasi ini, Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berharap proses pembentukan perda pada tahun mendatang dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata.