BATAM, HAWA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Zainal Abidin Ishak, memimpin kegiatan koordinasi bersama Komisi Gabungan DPRD Sulteng ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis (05/11) guna mempelajari sistem pengelolaan limbah yang efektif.

Pertemuan strategis yang berlangsung di Aula Kantor Badan Pengusahaan BP Batam tersebut diterima langsung oleh jajaran pejabat instansi terkait guna membahas berbagai aspek tata kelola dan prosedur teknis lingkungan.

Dalam kunjungan kerja ini, H. Zainal Abidin Ishak didampingi sejumlah anggota Komisi Gabungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah seperti Ir. H. Musliman Malappa, M.M., Moh. Yusuf, S.P., Herry Utusan, serta Maryam Tamoreka, S.Kom., M.M., untuk memperkaya referensi kebijakan pembangunan daerah.

Fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup sistem dan mekanisme pengelolaan limbah, prosedur pelaksanaan, serta kebijakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas di kawasan permukiman.

“Koordinasi dan komunikasi antardaerah ini memiliki arti strategis karena memberikan kesempatan bagi DPRD untuk melihat secara langsung berbagai praktik tata kelola yang telah diterapkan di daerah lain,” kata H. Zainal Abidin Ishak, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurutnya, pengelolaan limbah tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis dan lingkungan semata, tetapi juga menyangkut kualitas kesehatan masyarakat, kebersihan kawasan, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup warga.

Oleh karena itu, berbagai pengalaman yang diperoleh dalam pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan kebijakan daerah bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mengidentifikasi peluang penerapan sistem pengelolaan limbah yang lebih terencana, terpadu, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat.

Kegiatan koordinasi ini sekaligus menjadi wujud komitmen lembaga legislatif untuk terus membuka ruang komunikasi, memperluas jejaring kerja sama antardaerah, dan memperkaya referensi pembangunan melalui pertukaran informasi secara aktif.

Hasil dari kunjungan ke BP Batam tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah strategis pengelolaan limbah yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.