PALU, HAWA – Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah Yus Mangun menilai kebijakan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan angin segar bagi para pelaku usaha di daerah. Aturan tersebut dinilai mampu mendongkrak keterlibatan pengusaha setempat dalam proyek pertambangan.
Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tersebut mewajibkan pemberdayaan perusahaan jasa pertambangan dari wilayah operasional. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
“Itu aturan yang sangat bagus, memberikan penekanan agar supaya diprioritaskan kontraktor lokal di pertambangan,” kata Yus Mangun, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, keterlibatan aktif pelaku usaha di daerah secara langsung akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi regional. Kontribusi tersebut tidak hanya terlihat dari aktivitas operasional saja, melainkan juga dari peningkatan pendapatan asli daerah melalui berbagai sektor pajak.
Beberapa jenis pajak yang berpotensi meningkat meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, hingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Seluruh kontribusi ini diyakini mampu memperkuat fiskal daerah tempat pertambangan beroperasi.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen nyata dari para pemegang izin usaha pertambangan. Pengawasan ketat diperlukan agar perusahaan besar tidak mengabaikan hak-hak pengusaha di sekitar wilayah kerja mereka.
Selain itu, persoalan penundaan pembayaran jasa yang kerap dialami oleh pelaku usaha kecil juga harus segera diselesaikan. Kepastian pembayaran menjadi kunci utama agar kerja sama bisnis dapat berjalan secara berkesinambungan dan adil.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menerbitkan aturan khusus untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor energi. Kebijakan ini melarang pemegang izin menggunakan perusahaan afiliasi demi membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat daerah.
“Saya buat Keputusan Menteri lagi kemarin. Untuk perusahaan yang punya IUP, kontraktornya tidak boleh terafiliasi. Kasih orang daerah untuk dia kerjakan,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (12/10/2026).