PALU, HAWA – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yus Mangun mengikuti Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan Pertanian yang bertempat di Hotel Best Western Plus Coco, Kota Palu, pada Senin (19/10). Kegiatan strategis ini diselenggarakan guna menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan draf regulasi sektor agraris daerah.

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Sulteng, unsur Kanwil Kemenkumham Sulteng, akademisi dari Universitas Tadulako, serta para pelaku usaha pertanian. Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang komprehensif dalam penyusunan regulasi.

Dalam sambutannya, Yus Mangun menegaskan bahwa sektor agraris memiliki peran vital dalam pembangunan daerah, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, pembukaan lapangan kerja, hingga peningkatan ekonomi perdesaan. Meski demikian, ia mencatat berbagai tantangan masih dihadapi petani mulai dari keterbatasan sarana, akses pembiayaan, hingga perubahan iklim.

“Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum daerah yang mampu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertanian secara terarah, terpadu, berkelanjutan, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Yus Mangun, Ketua Komisi II DPRD Sulteng.

Ia menambahkan, Ranperda Penyelenggaraan Pertanian ini dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani secara menyeluruh. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing hasil pertanian lokal serta mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Melalui uji publik ini, pihak legislatif berkomitmen untuk mengawal proses pembentukan aturan secara transparan dan partisipatif. Masukan konstruktif dari masyarakat dan para ahli sangat dibutuhkan agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.