PALU, HAWA – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan penyempurnaan peraturan daerah melalui uji publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Gedung Sritti Convention Hall Palu pada tanggal 19/10/2026.
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., C.E.S. Acara tersebut juga dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota dewan, tim penyusun, instansi terkait, serta akademisi hukum guna membahas urgensi pembaruan regulasi terkait Bantuan Hukum di wilayah Sulawesi Tengah.
Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini merupakan wujud nyata implementasi negara hukum yang mengakui hak asasi manusia serta menjamin pemenuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara yang membutuhkan.
Selain menyasar masyarakat kurang mampu, pembahasan dalam uji publik ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas kedinasan agar terhindar dari risiko kriminalisasi kebijakan yang dapat menghambat pelayanan publik.
Dinamika kebutuhan hukum yang terus berkembang membuat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 dinilai sudah tidak relevan sehingga pembentukan regulasi baru mengenai Bantuan Hukum menjadi langkah mendesak yang harus segera direalisasikan.