PALU, HAWA – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 di Sriti Convention Hall, Palu, pada Senin (02/11).

Kegiatan ini melibatkan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta berbagai organisasi profesi guna memberikan pemahaman arah regulasi.

Pimpinan Bapemperda, Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, hadir bersama Anggota DPRD Sulteng seperti Mahfud Masuara, S.H., Yusuf, S.P., dan Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., yang turut memaparkan materi strategis dalam acara tersebut.

Mahfud Masuara menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana dan sistematis untuk menjadi pedoman bagi DPRD serta Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas regulasi.

Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 memuat delapan Rancangan Peraturan Daerah di luar daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas lima Ranperda prakarsa DPRD dan tiga Ranperda prakarsa Pemerintah Daerah.

Delapan Ranperda tersebut mencakup perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, perlindungan kekayaan intelektual, penyelenggaraan pertanian, hingga tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan demi kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H., selaku Tenaga Ahli Bapemperda, memaparkan Analisis Kebutuhan Perda untuk memastikan setiap usulan Ranperda mempunyai dasar kewenangan yang jelas serta menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Sri Indraningsih Lalusu menegaskan bahwa tidak seluruh usulan Ranperda harus diterima begitu saja karena setiap rancangan wajib dikaji secara mendalam berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Pembentukan Perda tidak semata-mata berorientasi pada penambahan produk hukum, tetapi harus memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan dapat dilaksanakan, kata Sri Indraningsih Lalusu, Pimpinan Bapemperda.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta menyampaikan masukan terkait perlindungan kekayaan intelektual komunal, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha muda.